SLUP Bantu Kades Produksi Data Detail Desa

oleh

Penggunaan lahan secara berkelanjutan (Sustainable Land Use Planning/SLUP) menurut Kepala Bappeda Sekadau Ramsyah sudah sejalan dengan visi misi kabupaten. Artinya, SLUP turut mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sekadau. <p style="text-align: justify;">Para kepala dusun dan kepala desa selama ini kesulitan mengumpulkan monografi (data) desa masing-masing. Kabupaten juga belum memiliki data terperinci mengenai desa se-Kabupaten Sekadau. <br /><br />“Jelas dusun dan desa terbantu secara administratif,” sebut dia dalam seminar yang digelar Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor di Aula Bappeda, Selasa (10/1/2012).<br /><br />Kecamatan Nanga Mahap menjadi lokasi kerja JKPP-Bogor dalam menerapkan SLUP. Terdapat 11 desa dan 44 kampung di Kecamatan Nanga Mahap yang merupakan wilayah konservasi. Ramsyah menilai posisi Kecamatan Nanga Mahap strategis karena menjadi hulu empat daerah aliran sungai mencakup Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Sekadau. Pemkab Sekadau bahkan sudah membangun sarana air bersih bernilai Rp119 miliar di mana Kecamatan Nanga Mahap termasuk daerah tangkapan airnya (catchment area). <br /><br />“Harus diamanakan agar tetap lestari dan berjalan,” ujarnya. <br /><br />Ramsyah memastikan kalau Kecamatan Nanga Mahap sudah tertutut terhadap izin perkebunan sawit. Kecuali perusahaan sawit yang sudah lebih dahulu mendapatkan izin sebelum penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sekadau 2011-203i. <br /><br />“Izin sudah melebihi,” cetus dia. <br /><br />Kesempatan sama, Camat Nanga Mahap Hermanto gusar terhadap pembalakan liar terus berjalan di daerahnya. Kayu durian ditebang dengan menggunakan dokumen surat dari daerah lain di luar Nanga Mahap. Ia mengimbau kepala dusun dan kepala desa untuk melindungi durian dengan menggunakan peraturan desa. <br /><br />“Hanya judul saja kawasan konservasi,” sindir dia.<br /><br />Senada, Kepala Desa Lembah Beringin Agustinus Niko menyebut kemajuan desa menjadi kemajuan kecamatan dan kabupaten. Data terperinci dari desa menjadi modal pembangunan desa. “Selayaknya kita dukung,” tuturnya menunjuk kepada SLUP.<br />Sementara itu, tenaga ahli SLUP Yayuk memaparkan kalau pihaknya belum menemukan satu pun dokumen sebagai payung hukum terhadap larangan komoditas akar serabut di Kecamatan Nanga Mahap. <br /><br />“SLUP melengkapi atau menjadi lampiran dalam peta,” sebut dia.<br /><br />Selanjutnya, Direktur JKPP Bogor Kasmita Widodo mengatakan kalau pihaknya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kawasan konservasi di Kecamatan Nanga Mahap. <br /><br />“Perlu perlakuan khusus terhadap Nanga Mahap dan itu sudah direkomendasikan,” ujarnya. <strong>(phs)</strong></p>