Solmadapar: Desak Penanganan Korupsi Dan Ham Diselesaikan

oleh

Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat mendesak penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi itu cepat diselesaikan. <p style="text-align: justify;">"Kami minta Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Kalbar untuk cepat menyelesaikan kasus Tipikor dan pelanggaran HAM di Kalbar," kata Koordinator aksi unjuk rasa dari Solmadapar Kalbar Ishak Vito, saat melakukan unjuk rasa di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang belum diselesaikan. "Kami minta secepatnya diselesaikan, karena Tipikor sebagai bentuk penyelewenangan dan pelanggaran HAM berat, karena telah merampas hak-hak rakyat," ujarnya.<br /><br />Solmadapar Kalbar dalam unjuk rasanya menyatakan, kesiapannya untuk membantu penegakan hukum kasus-kasus Tipikor dan pelanggaran HAM di Kalbar.<br /><br />"Kami siap mengawal proses hukum Tipikor dan pelanggaran HAM agar bisa memberikan efek jera bagi pelakunya," kata Ishak.<br /><br />Data Solmadapar Kalbar mencatat, praktik korupsi di provinsi itu diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp156 miliar dari sebanyak 178 kasus yang ada.<br /><br />Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, mencatat sejak tahun 2008 hingga 2011 tercatat sedikitnya 280 konflik antara masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya agar tidak digarap oleh investor di bidang perkebunan sawit di provinsi itu.<br /><br />Sebelumnya, Kepala Kejati Kalbar Jasman Pandjaitan menyatakan, sekitar 21 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang statusnya masih menggantung dari sekitar 68 kasus korupsi yang sudah disidik jajarannya.<br /><br />"Kasus korupsi yang menggantung itu memang kasus lama sehingga banyak kelemahannya, seperti jaksa yang menanganinya sudah pindah, dan dokumennya juga sudah sulit dilacak," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan kepastian hukum bagi ke-21 kasus korupsi tersebut sehingga tidak terkesan menzolimi para terduga kasus dugaan korupsi tersebut.<br /><br />"Kalau memang kasusnya layak dilanjutkan maka dilanjutkan tetapi apabila tidak, akan segera saya perintahkan ditutup supaya tidak menggantung," katanya.<br /><br />Rata-rata kasus tindak pidana korupsi itu kasus-kasus lama yang sudah dilakukan proses penyelidikan, termasuk dari laporan masyarakat dan para wartawan di Kalbar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>