SOLMADAPAR: Korupsi Kalbar Rugikan Negara Rp156 Miliar

oleh

Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat, menyatakan praktik korupsi di provinsi itu diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp156 miliar dari sebanyak 178 kasus yang ada. <p style="text-align: justify;">"Hingga kini penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar belum jelas sehingga telah merugikan negara ratusan miliar," kata Koordinator Aksi dari Solmadapar Anton Prayogi saat menyampaikan orasi di depan Kantor Kejati Kalbar dalam memperingati hari Anti Korupsi, di Pontianak, Jumat.<br /><br />Saat melakukan aksinya Solmadapar Kalbar juga mengumpul koin guna mendukung Kejati Kalbar menangani kasus Tipikor di provinsi itu.<br /><br />"Masa’ Kejati Kalbar menyatakan untuk menangani kasus Tipikor, mengalami keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia. Kalau Kejati Kalbar memang tidak mampu menangani kasus Tipikor di Kalbar bubarkan saja," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Anton mendesak Kepala Kejati Kalbar Jasman Pandjaitan tidak hanya mengobral janji dalam penanganan kasus Tipikor. Mahasiswa mempertanyakan buktinya kasus yang sudah ditangani karena hingga kini belum ada satupun kasus Tipikor dari 178 yang bisa tuntas hingga mendapatkan kekuatan hukum tetap.<br /><br />"Buktinya ketika kami datang untuk meminta kejelasan terkait penanganan kasus Tipikor di Kalbar, Kepala Kejati Kalbar dikabar sedang berada di luar kota," kata Anton.<br /><br />Solmadapar Kalbar juga mempertanyakan, kejelasan sebanyak 68 kasus Tipikor lama yang kembali diangkat Kejati Kalbar. "Kami menginginkan penegak hukum di sini benar-benar melaksanakan tugasnya, bukan mengobral janji, karena masyarakat butuh bukti," kata Korlap Solmadapar.<br /><br />Sementara itu, Wakil Kajati Kalbar Suyadi mengatakan, menerima masukan yang dilontarkan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar.<br /><br />"Kami akan jadikan kritikan itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat lagi dalam menangani kasus-kasus Tipikor yang ada di Kalbar," ujarnya.<br /><br />Dalam aksi itu, para mahasiswa meminta Wakil Kajati bersumpah yang disebut mereka sebagai "Sumpah mandul".<br /><br />Namun karena isi sumpah tersebut menyebutkan pembaca sumpah bisa mandul tujuh turunan jika gagal memberantas korupsi, Wakajati menolak membaca sumpah tersebut.<br /><br />Sebelumnya, Kepala Kejati Kalbar Jasman Pandjaitan menyatakan, sekitar 21 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang statusnya masih menggantung dari sekitar 68 kasus korupsi yang sudah disidik jajarannya.<br /><br />"Kasus korupsi yang menggantung itu memang kasus lama sehingga banyak kelemahannya, seperti jaksa yang menanganinya sudah pindah, dan dokumennya juga sudah sulit dilacak," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan kepastian hukum bagi ke-21 kasus korupsi tersebut sehingga tidak terkesan menzolimi para terduga kasus dugaan korupsi tersebut.<br /><br />"Kalau memang kasusnya layak dilanjutkan maka dilanjutkan tetapi apabila tidak, akan segera saya perintahkan ditutup supaya tidak menggantung," katanya.<br /><br />Rata-rata kasus tindak pidana korupsi itu kasus-kasus lama yang sudah dilakukan proses penyelidikan, termasuk dari laporan masyarakat dan para wartawan di Kalbar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>