Ratusan sopir truk ekspedisi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Sopir Ekspedisi Kalimantan Barat ketika berunjuk rasa di gedung DPRD mengancam akan mogok massal bila tetap sulit mendapatkan solar bersubsidi. <p style="text-align: justify;">"Kalau aksi kami tidak ditanggapi oleh DPRD, Pertamina dan para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terkait sulitnya mendapatkan solar bersubsidi, maka kami akan melakukan mogok massal," kata Wakil Ketua II Forum Komunikasi Sopir Ekspedisi Kalbar, Amir Hamzah di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menjelaskan, dampak dari mogok massal tersebut bisa terputusnya pengiriman berbagai kebutuhan pokok di perhuluan Kalbar, seperti ke Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.<br /><br />"Selama ini kami cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat banyak dengan mengirim berbagai kebutuhan pokok ke perhuluan Kalbar, tetapi pihak pemerintah, Pertamina dan SPBU tidak memperhatikan kesulitan kami dalam mendapatkan solar subsidi yang jatah pembeliannya tidak cukup untuk pulang-pergi Pontianak-Putussibau yang membutuhkan solar sekitar 200 liter," ungkapnya.<br /><br />Dalam aksinya ratusan sopir truk ekspedisi menginginkan, mereka bisa memperoleh solar di SPBU di sekitar Kota Pontianak untuk stok pulang dan pergi, agar tidak perlu membeli solar di tingkat pengecer yang harganya mencapai Rp9 ribu/liter.<br /><br />Hal senada juga diakui oleh, Suwarno perwakilan sopir ekspedisi jurusan Pontianak-Kapuas Hulu, mereka tetap menginginkan pembelian solar di kawasan Kota Pontianak karena untuk membeli diluar sudah tidak kebagian karena sudah habis diborong oleh para spekulan menggunakan jeriken dan mobil tangki "siluman" istilah mobil yang dimodifiaksi agar bisa menampung BBM dalam jumlah banyak.<br /><br />"Selama ini kami harus antre di SPBU hingga tiga kali dalam sehari atau dua hari agar dapat BBM, setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Kapuas Hulu dengan kebutuhan sekitar 220 liter solar untuk perjalanan pulang dan pergi," ujarnya.<br /><br />Dalam orasinya, Wakil Ketua FKSEK juga mendesak, Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pontianak untuk kembali menertipkan pembelian solar bersubsidi yang sebelumnya harus menggunakan kartu kendali agar dilayani pada SPBU yang telah ditunjuk.<br /><br />"Pembelian solar dengan kartu kendali sebelumnya cukup membantu kami, namun kini sudah tidak terkendali karena banyak digunakan oleh truk yang tidak tergabung dalam FKSEK untuk menjual kembali solar yang mereka beli di SPBU kepada pengecer," ujarnya.<br /><br />Dalam melakukan unjuk rasanya tidak ada satupun anggota DPRD Kalbar yang menemui para sopir truk ekspedisi tersebut, mereka hanya diterima oleh Staf Sekretariat DPRD Kalbar.<br /><br />Hingga berita ini diturunkan, para perwakilan sopir truk ekspedisi masih melakukan pertemuan dengan Staf Sekretariat DPRD Kalbar, sementara itu, puluhan aparat Kepolisian Resor Pontianak masih berjaga-jaga di luar gedung wakil rakyat tersebut di Jalan Ahmad Yani Pontianak. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
