Sosialisasi BPJS Kesehatan Perjelas Hak dan Kewajiban Peserta

oleh

Lewat sosialisasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, keselamatan dan kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI diperhatikan dengan serius. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso memaparkan, agenda sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada pegawai tentang hak dan kewajiban pegawai dalam memperoleh layanan kesehatan. <br /> <br /> "Dengan sosialisasi ini semua bisa jadi jelas hak dan kewajibannya," ujar Agung saat menyampaikan sambutan pembuka, Senin (9/5).<br /> <br /> Menurut anggota Dewan dari dapil Jawa Barat I ini, jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan DPR penting, karena jika pegawai tidak ada gangguan kesehatan maka akan menunjang peningkatan kinerja dan kualitas lembaga secara keseluruhan.<br /> <br /> Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai penyelenggaraan kesehatan di lingkungan DPR saat ini berangsur-angsur semakin membaik. Sosialisasi ini diberikan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPPNS).<br /> <br /> Dalam sosialisasi ini disampaikan juga bahwa BPJS Kesehatan diselenggarakan dengan landasan hukum UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta ada dua peraturan pemerintah yang membahas itu. <br /> <br /> Sistem jaminan kesehatan nasional memiliki azas kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Degan prinsip kegotong-royongan serta bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan atau nirlaba. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. (eko)</p> <p style="text-align: justify;">Sumber: http://www.dpr.go.id/</p>