Ibarat matahari terbit, program Desa Membangun Indonesia telah membawa titik terang pada pembangunan yang menjadikan masyarakat di kampung-kampung sebagai subjek dan sumbu utama pembangunan nasional. <p style="text-align: justify;">Dalam mengawal desa membangun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menerjunkan tim Jelajah Desa Nusantara yang bergerak dari satu desa ke desa lain. Tim ini pun telah dilepas dengan titik start di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (27/4/2016).<br /><br />"Tim Jelajah Desa Nusantara akan melihat langsung bagaimana program desa membangun dijalankan. sekaligus untuk mensosialisasikan program dana desa dan dialog interaktif guna menampung seluruh aspirasi masyarakat," ujar Menteri Marwan.<br /><br />Jelajah Desa Nusantara, lanjut Menteri Marwan, akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait penggunaan dan realisasi dana desa. Juga menyambapkan tentang komitmen Pemerintahan Jokowi dalam mengimplementasikan UU No. 6/2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan pengakuan atas keberadaan desa untuk sepenuhnya mengelola pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan di desa.<br /><br />"Komitmen Pemerintah Jokowi juga tertuang dalam Nawacita Ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan daesa-desa. Melalui jelajah desa nusantara ini, kita mengawasi, mendampingi, dan mengadvokasi desa. Terutama dalam pelaksanaan program dana desa," ujarnya.<br /><br />Menteri Marwan menambahkan, pemberlakuan UU Desa membewa konsekuensi bahwa pemerintah daerah hanya berwenang untuk memfasilitasi serta membina desa. Maka, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang maksimal dari semua instansi, baik pemerintah pusat, daerah, dan desa.<br /><br />"Yang mengurus desa ada pada diri desa itu sendiri. Pendamping desa juga harus berperan aktif mendampingi desa," ujarnya.<br /><br />Kementerian Desa terus mengawal nawacita ke tiga pemerintah dan menjalankan terobosan-terobosan program baru. Termasuk mengawal Dana Desa agar digunakan tepat sasaran dan sepenuhnya untuk masyarakat desa.<br /><br />"Tahun lalu, Dana Desa totalnya berjumlah Rp20,7 Triliun, tahun ini meningkat menjadi Rp46,9 Triliun. Kemudian, yang tadinya disalurkan melalui tiga termin, sekarang hanya dua termin. Ini adalah terobosan baru," ujarnya.<br /><br />Sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, Kementerian Desa telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa No.21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Secara garis besar, penggunaan Dana Desa pertama untuk mendanai urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.<br /><br />Kedua penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi desa yang meliputi Kategori Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat tertingal , Kategori Desa Berkembang, dan Kategori Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.<br /><br />Pada kesempatan sama, Kepala Balilatfo Kemendes PDTT, M Nurdin mengatakan bahwa capaian kabupaten Barru, yang berhasil mendirikan dan mengembangkan BUMDes. Di mana dari 40 desa yang ada di Barru, telah memiliki BUMDes seluruhnya. "Terimakasih kepada Kabupaten Barru, karena telah berhasil mendirikan BUMDes di semua desanya," ujarnya.<br /><br />Adapun Bupati Barru, Andi Idris Syukur mengucapakan terimakasih kepada Kemendes PDTT, yang telah memberikan kepada Barru sebagai lokasi awal jelajah desa. Ia memastikan bahwa pelaksanaan dana desa di Kabupaten Barru berjalan dengan baik tanpa hambatan.<br /><br />"60 Persen dari Rp27 Miliar dana desa untuk kabupaten Barru sudah disalurkan ke kabupaten. Ini akan segera kita salurkan ke desa, dengan catatan administrasinya harus lengkap dulu," ujarnya.<br />Andi mengatakan, Barru adalah kabupaten kecil yang hanya terdiri dari 40 desa dan 15 kelurahan. Dengan total jumlah penduduk kurang lebih 170 ribu jiwa. Meski demikian, Kabupaten Barru memiliki perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan desa.<br /><br />Dalam akselerasi program, lanjutnya, percepatan pembangunan perdesaan sejak Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan Rp500 juta anggaran per desa dan kelurahan. Anggaran tersebut meliputi berbagai program, seperti.halnya ADD, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan komoditi lokal.<br /><br />"Sekarang justru meningkat hingga Rp 800-900 juta per desa. Setiap desa dan kelurahan juga telah kita sediakan mobil untuk operasional desa. Kita juga telah memberikan kendaraan roda 2 untuk Kadus dan lingkungan sebagai kendaraan operasional dari APBD," ujarnya.<br /><br />Menurutnya, Barru pada anggaran tahun 2016 telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sesuai undang undang desa. Di mana, tahun.anggaran 2016 kabupaten barru telah mengalokasikan ADD sebesar Rp53 Miliar. Kemudian bagian pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,6 Miliar.<br /><br />"Kalau ditotalkan dengan dana desa, paling kecil desa akan mendapatkan Rp 1,7 Miliar dan tertinggi mendapat Rp 2,6 Miliar. Perbedaan anggaran yang didapat, disesuaikan dengan kondisi desa, jumlah penduduk, letak geografis dan sebagainya," ujarnya.<br /><br />Untuk diketahui, tim jelajah desa nusantara akan berkeliling ke sejumlah desa di tiga pulau yakni Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Rute pertama perjalan di Sulaweisi, dalam hal ini dimulai di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, kemudian dilanjutkan ke Polewali Mandar, Donggala, Toli-toli, dan Gorontalo Utara.<br /><br />Adapun pelepasan tim jelajah desa nusantara, dilakukan dengan penyerahan bendera star dari Bupati Barru kepada Kepala Balilatfo Kemendes PDTT, sebagai simbol bahwa perjalanan tim jelajah desa diawali dari Kabupaten Barru. Perjalanan tim jelajah desa ini nantinya, akan disambut oleh Presiden Ri, Joko Widodo di Gorontalo, 30 April mendatang. (Rls)</p>
