Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar jangan memilih menteri dari partai politik. <p style="text-align: justify;">Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar jangan memilih menteri dari partai politik.<br /><br />"Perubahan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang akan diumumkan harus betul-betul mengedepankan dan berorientasi pada kepentingan rakyat," kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat BUMN Bersatu, Tri Sasono saat unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Sabtu.<br /><br />Untuk itu, Presiden SBY harus mengesampingkan faktor-faktor yang menghalangi upaya dalam membentuk paradigma baru pemerintahan, ujarnya.<br /><br />"Salah satu penghalang bagi upaya pencapaian suksesnya program pemerintahan yaitu rongrongan partai politik koalisi yang terkesan ingin mengamankan jatah kursi menteri dalam KIB Jilid II," kata Tri.<br /><br />Presiden SBY harus menomorsatukan kepentingan rakyat dan mengacuhkan lobi-lobi serta manuver yang dilancarkan parpol koalisi pemerintahan SBY – Boediono, katanya.<br /><br />"Dari 34 menteri di KIB Jilid II, 19 menteri berasal dari kalangan parpol dan pos-pos kementerian yang dari parpol tidak berjalan dengan baik," kata Tri.<br /><br />Tarik-menarik Tri mengatakan ada tarik- menarik kepentingan serta makin menyuburkan prilaku yang dilakukan korupsi yang dilakukan oleh konstituen dari menteri yang berasal dari parpol.<br /><br />"Seperti pada proyek pembangunan fasilitas SEA Games yang notabene dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat yang mana menterinya berasal dari Partai Demokrat," kata Tri.<br /><br />Begitu juga kasus korupsi pembangunan sarana transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan oleh kader-kader parpol tempat menteri tersebut berasal, katanya.<br /><br />"Selain itu, di Kementerian Kehutanan yang marak adanya jual beli lahan milik negara yang diduga dilakukan oleh knum parpol yang kadernya menjadi menteri," kata Tri.<br /><br />Laporan evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) bisa dijadikan bukti. Sejumlah menteri tidak sedikit dari kalangan parpol mendapat "nilai merah " atau jelek dalam kinerja kementeriannya, seperti Menakertrans, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan dan Menteri Perkebunan, katanya.(Eka/Ant)</p>
