Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono menilai figur Sri Mulyani Indrawati merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI karena bisa membangkitkan kepercayaan (confidence) bagi para pelaku pasar keuangan. <p style="text-align: justify;">"Sri Mulyani sosok yang tepat untuk bisa mempengaruhi. dan membangkitkan confidence pasar," katanya di Jakarta, Rabu.<br /><br />Menurut dia, Sri Mulyani juga berada di waktu (timing) karena memiliki daya upaya (effort) untuk memberikan jaminan kepada para pelaku pasar atas penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang ekonomi, seperti defisit anggaran yang saat ini dalam kondisi tertekan.<br /><br />"Kalau sekarang Sri Mulyani bersedia, mungkin timing-nya sudah tepat. Itu sangat bagus. Kondisi fiskal kita tertekan, defisit APBN melebar, sehingga memerlukan ekstra effort untuk mempertipis defisit," ujar pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.<br /><br />Tony juga mengharapkan Sri Mulyani dapat mengawal pelaksanaan amnesti pajak, yang sebagian peserta program tersebut merupakan para pengusaha atau pemilik modal yang menanamkan dananya di luar negeri.<br /><br />Amnesti pajak merupakan hasil Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang mulai diberlakukan 1 Juli 2016.<br /><br />"Saya harap dia juga bisa mengawal tax amnesty dengan baik. Investor atau pemilik dana memerlukan sosok menteri ekonomi yang bisa mereka percayai, dan Sri Mulyani memenuhi persyaratan tersebut," katanya.<br /><br />Tony memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mampu meyakinkan Sri Mulyani untuk kembali mengabdi sebagai Menteri Keuangan, setelah enam tahun berkarir di Bank Dunia, meskipun sebelumnya dikabarkan menolak posisi tersebut.<br /><br />"Saat bertemu kami, Juli tahun lalu, Presiden sudah menyadari kebutuhan adanya menteri ekonomi yang bisa merebut hati dan menyakinkan pasar. Figur tersebut melekat kuat pada diri Sri Mulyani," tambah Komisaris Independen Bank Permata itu.<br /><br />Presiden Jokowi memilih Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro, setelah mengemban tugas yang sama dalam Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2005-2010.<br /><br />Wanita kelahiran Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 26 Agustus 1962 itu memulai karir di dunia kampus dan periset, kemudian masuk dalam lingkar pemerintahan sejak era Presiden SBY menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Kabinet Indonesia Bersatu I.<br /><br />Sri Mulyani Indrawati menempati posisi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar pada 2005, dan merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2008.<br /><br />Ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, namun hanya beberapa bulan menjabat, karena mengundurkan diri pada Mei 2010 untuk mengisi posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.<br /><br />Mantan pengamat ekonomi ini menjadi pelopor reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pernah mengawal pelaksanaan "sunset policy" pada 2008, sehingga penerimaan pajak tercapai.<br /><br />Sebelumnya, lulusan Master of Science of Policy Economics dan PhD of Economics dari University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI).<br /><br />Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia dari Majalah Emerging Markets pada 2006, dan terpilih sebagai wanita berpengaruh ke 23 dunia versi Majalah Forbes pada 2008.<br /><br />Namun, Sri pernah tersangkut kasus penyelamatan Bank Century dan kebijakannya dipertanyakan karena dana talangan (bail out) ke bank tersebut menimbulkan masalah, serta dianggap merugikan keuangan negara. (*)<br /><br />Sumber: http://www.antaranews.com</p>
