Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan stok pangan atau beras di kota itu cukup untuk penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) di kota tersebut. <p style="text-align: justify;">"Selama ini, kami melakukan koordinasi dengan baik dengan Bulog Divisi Regional Kalbar, sehingga penyaluran raskin relatif lancar," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.<br /><br />Sutarmidji menjelaskan stok pangan cadangan Pemkot Pontianak masih ada, sehingga kalau memang dibutuhkan, pihaknya siap mendistribusikan pangan itu kepada masyarakat yang berhak menerima raskin.<br /><br />"Pada dasarnya jumlah penerima raskin di Kota Pontianak tidak mengalami penambahkan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Sutarmidji.<br /><br />Sementara itu, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menyatakan Kalbar masih memiliki cadangan raskin sekitar 100 ribu ton beras.<br /><br />"Namun, karena kami juga belum memiliki data yang pasti untuk penerima raskin di Kalbar pada tahun ini, makanya kita juga masih menunggu datanya," katanya.<br /><br />Dia mengatakan meski belum memiliki data pasti penerima raskin di Kalbar, namun dengan adanya stok tersebut, dipastikan bisa mencukupi kebutuhan raskin untuk masyarakat penerima.<br /><br />"Jika datanya sudah ada, maka kapan saja bisa dikeluarkan oleh Gubernur, terlebih jika ada kondisi darurat. Permasalahan data dalam penyaluran raskin tersebut selama ini memang masih bermasalah, akibat rancunya data penerima raskin dari BPS," katanya.<br /><br />M Zeet mengungkapkan bahwa selama ini Pemprov Kalbar menggunakan dua data dari lembaga yang memberikan data jumlah penduduk yaitu BPS dan Kemendagri. Makanya Pemprov Kalbar selalu meminta kepada dua lembaga itu agar bisa duduk bersama dalam memperbaiki data yang ada, karena selama ini data yang disajikan oleh kedua lembaga itu selalu berbeda.<br /><br />"Contohnya, dari data BPS menyebutkan jumlah penduduk Kalbar sekarang 4,3 juta jiwa, namun data Kemendagri menyebutkan 5,3 juta jiwa. Makanya selama ini dalam membuat kebijakan kita menggunakan data dari BPS yang di dapat dari data yang diberikan dari RT, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota," katanya. (das/ant)</p>
