Sukiman: Perjuangan PKR Menjadi Pekerjaan Bersama

oleh

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) sudah masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) melalui inisiatif DPR RI, tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Sehingga hampir bisa dipastikan provinsi itu akan terbentuk pada 2014. <p style="text-align: justify;">Anggota DPR RI H Sukiman, S.Pd, MM  meminta agar perjuangan PKR menjadi pekerjaan bersama. Semua stackholder, termasuk masyarakat, jangan ada yang merasa paling berjasa.<br /><br />“Semoga semua stackholder bisa kompak hingga pengesahan UU Provinsi Kapuas Raya. Propinsi ini sangat kita idam-idamkan. Jangan ada saling klaim, tidak ada saling menonjolkan, karena semua punya jasa dalam pembentukan PKR," ujarnya<br /><br />Menurut legislator PAN ini, dengan kebersamaan itu, Kapuas Raya dapat segera terwujud, termasuk juga berapa kabupaten yang ada di Kalbar. Saat ini ada satu provinsi dan dua kabupaten yang sedang dibahas dalam sidang paripurna yang masuk dalam usul inisiatif.<br /><br />“Meski perjalanan menuju terbentuknya PKR ini masih panjang, namun kita yakin 2014 PKR bisa terwujud. Sekarang UU pembentukan itu dibahas di Badan Legeslasi (Baleg) oleh teman-teman kita di Komisi II. Tetapi sudah masuk dalam prioritas,” jelas Sukiman.<br /><br />Sukiman meminta lima kabupaten dan pemerintah provinsi segera melengkapi persyaratan bila belum lengkap. PKR menurutnya adalah kebutuhan.<br />  <br />“Kebutuhan untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali, dan dalam rangka menjaga stabilitas negara. Luasnya wilayah propinsi induk menjadikan Kalbar agak sulit mengurusnya, sehingga pemekaran PKR merupakan solusi.  Selain itu PKR merupakan wilayah yang berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia,” kata Sukiman.<br /><br />Meski pembahasan menjadi kewenangan Komisi II, Sukiman mengaku selaku anggota Komisi IV  punya kedekatan.“Saya pernah duduk di Komisi II, sehingga melalui pendekatan pertemanan serta melalui fraksi, saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan PKR ini,” tegasnya.<br /><br />Sebelumnya anggota DPR RI Rahman Amin di Sintang, mengatakan, jika pembentukan DOB sudah masuk dalam RUU Inisiatif DPR RI, maka sudah dipastikan semua syarat untuk pembentukan DOB tersebut lengkap.<br /><br />Pria yang duduk Komisi VIII DPR RI mengatakan, ketika pembentukan PKR masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), sudah diparipurnakan dan merupakan usulan inisiatif DPR RI maka berarti sudah lengkap syarat administrasinya.<br /><br />Rahman Amin yang pernah duduk di Komisi II DPR RI itu menjelaskan 65 RUU Inisiatif tentang DOB yang sudah diusulkan Komisi II akan diselesaikan oleh DPR RI periode ini juga sehingga diperkirakan pembentukan Provinsi Kapuas Raya akan terwujud di 2014.<br /><br />Menurutnya, setelah dimasukkan dalam RUU Inisiatif DOB, langkah selanjutnya akan dibentuk panitia kerja (Panja). Biasanya ada dua Panja yang dibentuk yaitu Panja Pemekaran Papua dan non-Papua.<br /><br />"Panja inilah yang akan membahas lebih lanjut pembentukan DOB bersama pemerintah pusat. Pengalaman saya di Komisi II, semua DOB yang masuk dalam RUU Inisiatif ini akan lolos dalam pembahasan bersama pemerintah pusat," jelasnya,<br /><br />Sementara itu Koordinator PKR Drs Milton Crosby, M.Si mengatakan Kapuas Raya tetap dari lima kabupaten yang sudah disetujui dan direkomendasikan gubernur dan DPRD Kalbar pada 2006. Pihaknya akan segera bertemu dengan tim-tim Kapuas Raya untuk membicarakan langkah selanjutnya."Saya akan terus proaktif secara formal dan menyiapkan fasilitas di sini seperti bandara, kantor gubernur, rumah sakit, listrik dan berbagai pembangunan yang menjadi kewenangan kami," pungkasnya. <strong>(das/Th)</strong></p>