Sukiman: Pinjaman Daerah Harus Dikasi Oleh Konsultan Independen

oleh

Anggota Komisi XI DPR RI, H. Sukiman mengatakan, pinjaman daerah dilakukan mestilah harus ada kajiannya apakah pembangunan jembatan tersebut sudah mendesak atau belum. Kemudian jika mendesak, tentunya harus dikaji lagi oleh konsultan yang benar-benar independen. <p style="text-align: justify;">“Pinjaman daerah ini untuk kebutuhan yang mendesak atau emergensi, jika APBD belum bisa melaksanakannya. Sekarang kita lihat kondisi ke lapangan, sudah emergensi atau tidak. Proses pinjaman daerah itu juga tidak mudah tetap harus diturunkan tim pengkaji untuk memverifikasi, supaya betul tidak hasil hitungan 85 milyar itu. Apakah terjadi mark up atau tidak, jadi harus adanya pertimbangan dan kajian melalui konsultan yang independen. Jangan sampai dikemudian hari ada masalah,” katanya ditemui di kediamannya, kemarin. <br /><br />Menurut pria asli Melawi, sebaiknya pembangunan tiga jembatan itu dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan APBD Melawi jika memungkinkan. Misalnya melalui APBD menyelesaikan jembatan kota baru dulu, habis itu selesai yang kota baru baru yang belimbing. <br /><br />“Setelah keduanya selesai baru jembatan Melawi II, untuk Melawi bisa bangun komunikasi dengan pusat, misalnya dengan kementerian PU. Banyak program untuk kerjasama, misalnya kita menyiapkan lokasi dan tiang vendernya, nanti tiang rangka bajanya dari kementerian PU, kita hanya menyiapkan biaya ongkos mobilisasi,” ucapnya. <br /><br />Sukiman mengatakan, APBD Melawi cukup besar dan dirasakannya mampu jika membangun jembatan tersebut secara bertahap. Namun harus difokuskan benar-benar dengan kajian dan perencanaan yang matang.<br /><br />“Saya paham pertimbangan pak Bupati kalau itu menggunakan APBD, akan menyedot anggaran yang lebih besar sehingga pembangunan yang lain tidak terakomodir. Tapikan APBD kita cukup lumayan, kalau kita laksanakan secara bertahap Insha Allah bisa,” ucapnya. <br /><br />Namun, lanjutnya, jika tetap mau minjam harus sesuai proses, dan harus mendapat rekomendasi dari Gubernur. <br /><br />“Nah, sekarang pertanyaan saya apakah sudah dapat rekomendasi dari Gubernur itu. Itu saja dulu, setelah itu baru proses selanjutnya,” paparnya. <br /><br />Jika pun dana pinjaman daerah tersebut disetujui, harus dikaji dengan benar. Terutama dari segi pembangunan yang sudah ada saat ini. sebab menurut kajian Sukiman, ada hal lain yang harus diperhatikan benar-benar yang memang memperlihatkan persoalan. <br /><br />“Melihat kebutuhan jembatan Melawi II,  masyarakat pastinya tetap berharap. Tapi yang bangunan itu hasil pertimbangan teknisnya tidak masuk, karena terlalu pendek. Kalau dipaksakan dibangun, yang jelas menimbulkan masalah. Kan banyak tronton lewat. Bahkan transportasi air yang hilir mudik jika baniir tidak akan bisa lewat. Oleh sebab itu perlu ditinggikan, artinya itu perlu proses,” ucapnya.<br /><br />Usulan pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah Melawi sebanyak Rp. 85 Milyar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 3 jembatan, yakni Jembatan Sungai Melawi II sebesar Rp 57.107.400.000, Jembatan Sungai Pinoh di Kota Baru Rp 16.770.200.000 dan Jembatan Sungai Belimbing di Nanga Kebrak Rp 11.072.200.00. (KN)</p>