Sulitnya Berkoordinasi Masalah Status Lahan

oleh

Kepala Bidang Pertanian di Distankan Melawi, Budi, sempat mengeluhkan, ketika menjalankan program 3000 cetak sawah yang tentunya berkaitan dengan status lahan, pihaknya mendapatkan kesulitan dalam berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). <p style="text-align: justify;">“Untuk berkoordinasi dengan BPN terkait status lahan saja sangat sulit. Untuk mengetahui lahan tersebut masuk APL atau tidak, atau lahan tersebut masuk HGU atau tidak, tentu BPN lebih mengetahui,” kata Budi, ditemui di kantornya belum lama ini.<br /><br />Namun karena sulitnya mendapatkan informasi terkait status lahan tersebut, pihaknya terpaksa harus mengecek satu persatu lahanyang diusulkan kelompok tani tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak provinsi.<br /><br />“Untuk mengetahui status lahan tersebut,ssetelah kami ambil titik koordinat dan mengukurnya, maka kami koordinasi dengan pihak provinsi. Itu lah yang kami lakukan saat ini, dan dengan begini, maka ketahuan semua status lahan yang ternyaata banyak dikuasi HGU perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang aktivitasnya tidak ada,” ucapnya.  <br /><br />Karena, kata Budi, yarat utama dalam pengusulan pembukahaan cetak sawah ini adalah lahan yang disertifikasi. Artinya lahan hak milik yang sudah disertifikat. Tentu kalau lahan tersebut masuk dalam HGU ataupun masuk kawasan, tidak bisa disertifikat. <br /><br />“Makanya cetak sawah kita ini banyak yang tak bisa dilaksanakan. Kalau sudah masuk kawasan hutan, itu jelas-jelas tidak bisa diganggu,” pungkasnya. (KN)</p>