Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Safrudin H Husin menilai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Timur banyak yang tidak tergali dengan maksimal. <p style="text-align: justify;">"Pemerintah daerah lengah sehingga banyak sumber PAD dari investasi perkebunan kelapa sawit yang lolos begitu saja," kata anggota Komisi D, DPRD Provinsi Kalteng Safrudin H Husin di Sampit, Rabu.<br /><br />Booming hasil perkebunan kelapa sawit memang cukup menggembirakan, namun hasilnya bagi pendapatan daerah juga perlu diperjuangkan.<br /><br />Seperti pengiriman CPO (crude palm oil) melalui sejumlah pelabuhan yang ada di wilayah Kotawaringin Timur, selama ini tidak terpantau dengan baik pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya menerima laporan di kertas saja dari perusahaan.<br /><br />Kondisi itu harus benar-benar dicermati berapa seharusnya yang diterima daerah dari investasi yang masuk.<br /><br />Menurut Safrudin, pengangkutan CPO yang dilakukan oleh perusahaan besar sawit selama ini menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya sejumlah ruas jalan Negara yang ada di Kalteng, terutama di wilayah barat seperti di wilayah Kotawaringin Timur, kotawaringin Barat dan Seruyan.<br /><br />"Pemerintah daerah dan instansi terkait harus mendata setiap armada angkutan CPO milik perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam rangka menarik kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya.<br /><br />Sementara Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyah (LIRA) Kotawaringin Timur Audi Valent menduga, belakangan ini banyak pelabuhan ilegal yang dibangun oleh perusahaan besar sawit untuk kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan syarat-syarat dan aturan yang harus dipatuhi.<br /><br />Pendirian sebuah pelabuhan CPO harus dilengkapi dengan Balking Station serta mendirikannya juga wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).<br /><br />"Sebagian besar pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan itu untuk mengangkut CPO disamping mengangkut material lainnya. Belakangan, nampaknya hal itu lolos dari perhatian pemerintah daerah sehingga banyak sumber PAD yang lolos begitu saja," terangnya.<br /><br />Dirinya berharap pemerintah daerah bisa mengevaluasi dan mendata semua pelabuhan atau dermaga yang ada di Kotawaringin Timur, dan bisa menertibkan yang tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.<br /><br />Pengoperasian sejumlah pelabuhan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut beroperasi siang dan malam mengangkut dan mendatangkan material maupun hasil kebun dengan menggunakan tongkang dan ponton.<strong> (das/ant)</strong></p>
