Selama ini jumlah pasokan barang terutama Sembilan bahan pokok (Sembako) yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu tidak bisa terkontrol secara riil, pasalnya hingga saat ini Kabupaten yang terletak dipaling hujung wilayah Timur Kalimantan Barat ini belum memiliki pelabuhan khusus persinggahan barang. <p style="text-align: justify;">Pernyataan ini disampaikan oleh Abdurraman selaku Pejabat yang mewakili (PJW) Kabag Perdagangan, melalui Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, kepada kalimantan-news.com, Selasa (10/01/2012). <br /><br />Menurut Abdurraman, selama ini pihaknya melakukan pengawasan melaui pedagang-pedangan yang ada di pasar, sehingga jumlah pastinya barang yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu tidak bisa diketahui. <br /><br />“Seharunya di Kapuas Hulu ini perlu dibangun pelabuhan khusus barang-barang yang masuk,sehingga Kita bisa mengetahui berapa jumlah barang-barang yang masuk,” ungkapnya.<br /> <br />Meskipun dalam hal ini untuk membangun Pelabuhan merupakan wewenang Dinas Perhubungan, tetapi Abdurraman menilai pembangunan pelabuhan perlu dilakukan didarat dan di jalur sungai, apabila didarat yang lebih cocok di wilayah Silat sebab itu merupakan pintu masuk pertama menuju Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan untuk pelabuhan jalur sungai cocok dibangun di sekitar Desa Jaras yang letaknya tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Kabupaten.<br /> <br />Oleh karenanya agar jumlah barang yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu bisa terkontrol dengan baik, Abdurraman mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan untuk membangun pelabuhan khusus untuk persinggaha barang-barang. <br /><br />“Pelabuhan itu sangat perlu, sehingga Kita mengetahui berapa banyak barang-barang masuk ke Kapuas Hulu, selama ini Kita hanya mendata melalui pedagang-pedagang, Kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa jumlahnya masing-masing barang yang sudah beredar,” tandasnya. <strong>(phs)</strong></p>
