Tak Selesai Dijalur Hukum Positif Sengketa Tanah Diselesaikan Secara Adat

oleh

Seakan menembus batu karang ketika perampasan tanah hak milik keluarga Azwar Ridwan diproses lewat jalur hukum positif, akhirnya persoalan itu dibawa ke ranah hukum adat, prosesi sidang pun digelar, berharap peroleh keadilan lantaran hak mereka terampas paksa secara sistematis. <p style="text-align: justify;">Sidang gelar perkara adat perampasan tanah bersertifikat itu dilaksanakan, Jumat  (9/9) di kediaman ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sintang, Yesai di Desa Martiguna Kecamatan Sintang. Sidang gelar perkara perdana itu dihadiri keluarga Azwar Ridwan selaku<br />penggugat, pemilik tanah pertama yang menjual kepada Azwar Ridwan dan sejumlah saksi.<br /><br />Sidang tersebut dipimpin tiga orang temenggung adat, Sudarisman, Yesai dan FX Teruman, namun sayang pihak tergugat, Heri alias Tan Hwa Hian tidak hadir padahal sudah ada pemberitahuan sebelumnya.<br /><br />Menurut Sudarisman, masalah tanah tersebut sejak awal sudah diproses melalui jalur hukum positif, dari proses di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Sintang.<br /><br />“Namun sepertinya upaya itu mentok seakan tidak ada kepastian soal kepemilikan lahan tersebut sehingga pihak keluarga mencari alternatif penyelesaian melalui proses adat,” ujarnya.<br />Tanah yang menjadi objek sengketa itu menurutnya berada di Jalan<br /><br />Sintang-Pontianak kilometer 14 Dusun Nenak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian. Luas total areal objek sengketa adalah 13 hektar yang tercatat sebagai hak milik dalam tujuh sertifikat. <br />Ia mengatakan berbagai upaya hukum telah ditempuh pihak pemilik tanah hingga akhirnya dilakukan secara adat yang memberikan respon baik terhadap persoalan itu.<br /><br />“Ini sidang pertama dan akan ada dua kali persidangan lagi, sayangnya tergugat tidak hadir, namun sidang tetap akan berjalan dan keputusan tetap akan dilakukan walau tanpa kehadiran tergugat,” tukasnya. <br />Yesai menambahkan, sidang pertama ini memaparkan soal status<br />kepemilikan dan untuk selanjutnya akan ada pengambilan sumpah adat antara kedua pihak.<br />“Juga akan dilakukan tenung untuk mencari siapa yang sah atas kepemilikan tanah tersebut,” kata dia.<br /><br />Sementara, Azwar Ridwan menjelaskan kalau lahan tersebut dibeli keluarganya dari Slamet/Jamal pada kurun 1988/1988, Slamet yang hadir di perttemuan itu juga membenarkan perihal pembelian lahan tersebut.<br /><br />Selanjutnya lahan itu dibuatkan tujuh buah sertifikat dan sah menjadi mereka dengan nomor sertifikat 18, 19, 21, 24, 25, 242 dan 247 dengan empat nama pemilik.<br />“Kami sudah membeli dan sertifikat sudah keluar, jadi jelas lahan ini milik kami,” ucapnya Entah bagaimana, lanjut dia, tiba-tiba kepemilikan mereka beralih kepada Heri, padahal mereka tidak pernah sama sekali menjual lahan tersebut dan bertemu dengan Heri juga tidak pernah. Ceritanya lanjut dia, ketika tahun 2001 lalu, Heri mengaku kehilangan sertifikat tanah dan membuat laporan ke polisi, laporan itu tepatnya dibuat pada 12 Februari 2001 dan dalam  aporan tercantum usianya 28 tahun.<br /><br />“Bagaimana mungkin dia melaporkan kehilangan sertifikat yang bukan miliknya, itu sudah satu poin yang jadi pertanyaan kami,” kata dia. Sehari kemudian, tepatnya 13 Februari 2001, Heri membuat berita acara sumpah janji di BPN Sintang kalau sertifikatnya hilang, pada surat di BPN ia mencantumkan usianya 36 tahun.<br /><br />“Ini jelas lucu dan aneh, bagaimana mungkin hanya berselang sehari usianya berubah dari 28 tahun menjadi 36 tahun,” ucapnya. Atas dasar laporan itu kemudian pada 11 April 2001 keluarlah sertifikat pengganti sebanyak tujuh buah sebagai bukti peralihan hak sehingga semua sertifikat berubah kepemilikan menjadi milik Heri semuanya.<br /><br />“Pemilik sertifikat awal tidak pernah tahu, tiba-tiba kepemilikan sudah beralih, kami punya bukti sertifikat asli, tidak ada coretan dan masih belum beralih kepemilikannya, sertifikat baru terbit diatas lahan kami dan ada pencoretan nama kami sehingga beralih menjadi milik<br />Heri,” kata dia. Rekayasa atas keluarnya sertifikat atas nama Heri menurutnya sangat<br />kentara apalagi mereka tidak mengenal Heri dan tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada orang lain apalagi menjualnya.<br /><br />“Kami sudah lakukan berbagai upaya hukum tetapi tetap tidak membuahkan hasil sehingga kami menyampaikan ini melalui proses adat,” tukasnya. Selain ke satgas mafia hukum persoalan itu sudah mereka sampaikan ke Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung hingga ke presiden. Bahkan atas persoalan itu, pada 2008 dilakukan upaya hukum ke<br />Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hasil NO alias tidak berpendapat, banding juga dilakukan namun putusan banding juga menguatkan putusan peradilan tingkat pertama hingga akhirnya kasasi yang sampai sekarang belum ada keputusan.<br /><br />Bahkan persoalan itu juga telah mereka sampaikan ke Pengadilan Negeri Sintang pada 2010 lalu untuk di proses perdata, tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian, tiga kali persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir. “Dia sangat berharap pemerintah terutama pihak BPN benar-benar teliti karena jika lihat mendalam sangat jelas ada reakyasa atas keluarnya<br />sertifikat diatas lahan kami yang sudah bersertifikat itu, bagaimana mungkin tanpa ada pelepasan hak tiba-tiba nama pemilik tanah bisa berganti,” ucapnya.<br /><br />Menurut FX Teruman, penyelesaian sengketa tanah secara adat di Sintang sudah beberapa kali dilakukan dan selalu bisa diselesaikan dengan baik karena kedua belah pihak hadir dalam gelar perkara yang dilaksanakan. “Kalau pihak tergugat tidak hadir, sidang adat tetap kami laksanakan namun pihak tergugat akan kehilangan hak untuk membela diri, putusan akan tetap kami ambil walau tanpa pihak tergugat,” imbuhnya. <strong>(das)</strong></p>