Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan pecahan dari Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan kini keberatan menanggung pegawai honorer yang mencapai 4.000 orang. <p style="text-align: justify;">Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Banjarmasin, Jumat (21/01/2011) mengatakan, banyaknya honorer yang direkrut oleh bupati sebelumnya, telah menyedot pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten pemekaran tersebut. <br /><br />Kondisi tersebut, kata dia, secara langsung mempengaruhi perlambatan program pembangunan, karena dana yang seharusnya bisa untuk pembangunan banyak tersendot untuk menggaji honorer. <br /><br />Parahnya, kata dia, dari 4.000 honorer tersebut, sekitar 2.500 orang merupakan honorer guru yang tersebar di daerah-daerah pelosok. <br /><br />Sedangkan sisanya, kata dia, bekerja di sektor pelayanan administrasi dan sebagian di sektor kesehatan. <br /><br />"Kita tidak mungkin memberhentikan para guru tersebut, karena bisa menyebabkan sekolah tutup akibat tidak ada yang mengajar," katanya. <br /><br />Namun, tambah dia, bila dilanjutkan jumlah honorer yang cukup banyak sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah, sehingga harus segera dicarikan solusinya. <br /><br />Kondisi berbeda terjadi di Kota Banjarmasin, yang justru kekurangan tenaga profesional sejak adanya larangan pemerintah mengangkat honorer. <br /><br />Hal itu sebagaimana disampaikan Wali kota Banjarmasin Muhidin, yang mengatakan saat ini pihaknya kesulitan untuk mendapatkan tenaga honorer terutama untuk membantu dalam penyusunan keuangan. <br /><br />Gubernur Rudy Ariffin mengatakan, untuk daerah yang kini masih menanggung banyak honorer, ke depan diminta untuk segera mengusulkan penambahan PNS sesuai dengan kebutuhan. <br /><br />"Kalau memang kekurangan guru, silahkan mengusulkan untuk pengangkatan guru maupun tenaga medis, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>