Tanah Laut Susun Perda Zonasi Wilayah Pesisir

oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sedang menyusun peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memaksimalkan pengawasan dan pengelolaan daerah-daerah di pesisir laut. <p style="text-align: justify;">Kepala Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, Edy Santoso di Pelaihari, Senin, mengungkapkan, penyusunan zonasi tersebut akan dituangkan dalam rencana peraturan daerah zona wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<br /><br />"Zona Laut yang kita susun dalam bentuk raperda itu, berupa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-Pulau kecil atau biasa disebut Perda RZWP3K," kata Edy.<br /><br />Menurut dia, RZWP3K tersebut sangat penting, untuk mengatur fungsi laut yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut sepanjang 175,93 kilometer.<br /><br />"Dengan adanya RZWP3K tersebut, maka zona-zona sudah bisa diketahui fungsinya, seperti zona tangkapan ikan, zona pelabuhan dan zona budidaya perikanan laut," katanya.<br /><br />Setelah dokumen RZWP3K tersebut selesai disusun, tambah dia, akan langsung diajukan ke DPRD Tanah Laut untuk dijadikan Perda.<br /><br />"Selama ini dengan tidak adanya Perda RZWP3K, kita tidak bisa menentukan zona, sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut tidak bisa maksimal," katanya.<br /><br />Di Kalimantan Selatan, tambah dia, hampir seluruh kabupaten yang memiliki kawasan pesisir laut sudah memiliki Perda RZWP3K, seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Banjar, jadi hanya Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki perda tentang zonasi tersebut.<br /><br />Melalui Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut, pemerintah akan memiliki panduan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan.<br /><br />Selain itu, dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<br /><br />Ada beberapa zona di kawasan pemanfaatan umum, diantaranya adalah, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, pariwisata, dan lainnya.<br /><br />Dari zona terbagi lagi menjadi sub-zona, contohnya zona perikanan budidaya, sub-zonanya adalah perikanan budidaya keramba jaring apung ikan napoleon, perikanan budidaya rumput laut, dan lain sebagainya.<br /><br />Untuk kawasan konservasi, zona-nya terdiri dari, zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukannya. Zona-zona di kawasan konservasi dibuat oleh unit pengelola kawasan konservasi tersebut.<br /><br />Sedangkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan alur laut tidak dikenal adanya pembagian menjadi zona. (das/ant)</p>