Tataniaga BBM Di Indonesia Dinilai Carut-Marut

oleh

Tataniaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku di Indonesia dinilai carut-marut, sehingga menimbulkan permasalahan yang tak kunjung selesai sampai saat ini. <p style="text-align: justify;">Penilaian itu dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi, di Banjarmasin, Selasa, terkait persoalan BBM yang belum terselesaikan dan membuat masyarakat emosi.<br /><br />Menurut mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu, munculnya emosi masyarakat bukan masalah rencana pemerintah menaikan harga BBM, tapi karena tataniaga yang carut-marut terhadap komoditi tersebut.<br /><br />Ia mencontohkan carut-marut BBM tersebut antara lain pengiriman minyak mentah yang terus menerus ke luar negeri, tanpa ada upaya percepatan pembuatan pabrik pengolahan sendiri.<br /><br />"Akibatnya kita bukan saja tak mendapatkan nilai tambah atas produksi minyak sendiri, tapi membeli dari luar negeri dengan harga mahal, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.<br /><br />"Jadi berapapun kita menjual minyak mentak ke luar negeri, tak akan mendapat keuntungan besar, tapi sebaliknya harus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk beli produk minyak yang berasal dari dalam negeri sendiri," lanjutnya.<br /><br />Ia memperkirakan, tidak tertutup kemungkinan adanya permainan mafia perminyakan, sehingga persoalan BBM di Indonesia sampai saat ini belum juga terselesaikan secara tuntas.<br /><br />"Oleh sebab itu, tak ada jalan lain, kecuali pemerintah Indonesia harus segera membangun pabrik pengolahan minyak, terutama untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, bukan lagi mengandalkan ekspor minyak mentah," sarannya.<br /><br />Selain itu, pemerintah Indonesia harus berusaha lebih maksimal lagi memberantas mafia perminyakan, yang membuat gejolak harga serta carut-marut tataniaga minyak dalam negeri, demikian Riswandi.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, seorang pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menyatakan, sependapat atas rencana pemerintah menetapkan harga BBM cuma dalam satu jenis.<br /><br />"Kita lebih sependapat penetapan dengan cuma satu jenis harga BBM daripada dua pengelompokan yang berbeda, yaitu Rp6.500/liter bagi mobil pribadi dan Rp4.500 untuk sepedamotor dan angkutan umum," ujarnya.<br /><br />Karena, menurut Guru Besar perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Kalteng itu, pembedaan harga BBM tak menyelesaikan masalah, tapi justru bisa menimbulkan persoalan baru.<br /><br />"Sebab selain sulit pengawasannya, juga tetap menjadi ladang usaha spekulan. Karena masyarakat umum, sulit membedakan, mana BBM bersubsidi dan non subsidi," demikian Norsanie. <strong>(das/ant)</strong></p>