Tegakkan Hukum Diperbatasan

oleh

Tokoh masyarakat perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau H Thalib mengatakan, masyarakat yang berada dikawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia tersebut membutuhkan penegakan hukum yang merata. Antara mereka yang berada di perbatasan dengan masyarakat lain diluar wilayah perbatasan. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Thalib, Minggu (17/07/2011) menyikapi kesepakatan bersama antara TNI, POLRI dan elemen masyarakat di Kalimantan Barat. Dalam upaya mencegah konflik etnik yang berpotensi terjadi di wilayah ini, menurutnya faktor ekonomi kerap menjadi faktor utama konflik etnis yang terjadi.<br /><br />“Hal ini yang menjadi dilema bagi kita masyarakat khususnya yang berada di perbatasan, di satu sisi masyarakat mencari rezeki dengan membeli barang dari Malaysia kemudian menjualnya di Indonesia. Mereka tidak pernah mencuri, karena mereka mempunyai kartu pas biru untuk bisa berbelanja di Malaysia,” tandasnya.<br /><br />Hanya saja akhir-akhir ini dikatakan Thalib, aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang keluar masuk negara tetangga Malaysia. Dan berimbas pada perekonomian masyarakat yang berada di perbatasan tersebut, dan hal tersebut yang kemudian dikhawatirkan berimbas pada rawannya wilayah Kalbar terhadap konflik.<br /><br />“Mestinya penegakan hukum bukan hanya berlaku bagi masyarakat perbatasan, hal serupa juga dilakukan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang wilayah tempatnya berada. Agar masyarakat perbatasan tidak merasa menjadi warga kelas dua dalam proses penegakan hukum,” ungkap H Thalib. <strong>(phs)</strong></p>