Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan semua temuan sejumlah lembaga audit saat ini sudah ditindaklanjuti tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). <p style="text-align: justify;">“Kalau objek temuan menyangkut pegawai saya, tidak ada masalah, tetapi kalau yang diluar pegawai, kalian artikan sendirilah, pusing saya,” kata Milton kepada kalimantan-news baru-baru ini.<br /><br />Ia mengatakan, dari sejumlah temuan lembaga audit, pegawai negeri yang dikenai kewajiban untuk mengembalikan uang negara hasil temuan setelah proses klarifikasi sudah berjalan dengan baik.<br /><br />“Bahkan ada yang sudah dikenai sanksi penurunan pangkat,” ucapnya.<br /><br />Ia mengatakan semua bentuk temuan lembag audit ada yang bersifat administrasi dan ada juga kerugian negara yang harus dikembalikan.<br /><br />“Tim TPTGR yang diketuai Wakil Bupati inilah yang kemudian menyelesaikan tindaklanjut temuan itu karena ini vital untuk daerah,” jelasnya.<br /><br />Menurutnya, selama ini memang sejumlah lembaga auditor termasuk BPK RI masih memberikan penilaian baik atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengelola anggaran sehingga sudah beberapa tahun ini masih mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian.<br /><br />“Saya kira itu sudah baik dan tentunya akan terus kita tingkatkan hingga nantinya kita bisa dapat predikat wajar tanpa pengecualian,” kata dia.<br /><br />Informasi yang berhasil diperoleh Kapuas Post, hingga saat ini tidak sedikit pihak di luar pegawai negeri yang belum menyelesaikan kewajiban sebagai tindaklanjut atas temuan sejumlah lembaga auditor yang harus diselesaikan melalui TPTGR, termasuk informasi soal tunjangan komunikasi intensif untuk anggota DPRD yang sempat jadi polemik dan mendapatkan perpanjangan pengembalian hingga dari Kementerian Dalam Negeri hingga 2012.<strong> (*)</strong></p>
