Tenaga Kerja Asing Wajib Didampingi Warga Indonesia

oleh

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ir H Achmad Diran mengatakan, tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan mengisyaratkan setiap pemberi kerja wajib menunjuk warga negara Indonesia sebagai pendamping. <p style="text-align: justify;">"Wajib untuk menunjuk warga negara Indonesia sebagai pendamping sebagai sarana alih teknologi dan alih keahlian bagi tenaga kerja Indonesia," kata H Achmad Diran, di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Begitu juga, menurut mantan Bupati Barito Selatan itu, dalam upaya pelayanan dan kemampuan sumber daya manusia perusahaan tentang prosedur kerja sampai terjaminnya keselamatan tenaga kerja yang direkrut, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (Diklat).<br /><br />"Dalam upaya ini tidak lain, agar kasus-kasus ketenagakerjaan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.<br /><br />Dalam penyediaan dan prasarana yang dimiliki perusahaan perkebunan, sebut dia, merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap unit perkebunan besar. Dalam kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelayanan transportasi tenaga kerja atau karyawan belum pernah dilaporkan ke pemerintah provinsi.<br /><br />"Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perkebunan adalah, kewenangan pemerintah kabupaten selaku pemberi izin," terangnya.<br /><br />Diutarakannya, dengan demikian perusahaan perkebunan besar swasta wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Bagi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<br /><br />"Pemerintah provinsi mengakui ,asih terdapat beberapa perusahaan perkebunan sawit yang melakukan aktivitas penanaman di sekitar sumber air atau sungai," tegasnya.<br /><br />Padahal, jelas dia, pengamanan sempadan sungai telah diatur melalui Undang-Undang No : 7/2004, tentang Sumber Daya Air dan Peraturan pemerintah (PP) No : 38/2011, tentang Sungai. Salah satunya PT Tunas Agro Sumber Kencana 3, sudah diperingati Gubernur Kalteng melalui surat No : 610/1000/PU, tanggal 18 Agustus 2011.<br /><br />"Gubernur meminta Bupati Kotawaringin Timur meninjau kembali ijin PT Tunas Agro Sumber Kencana 3 untuk mengembalikan fungsi lahan daerah rawa Kandan sebagai areal persawahan masyarakat," tandasnya. <strong>(das/ant)</strong></p>