Bupati Sintang Milton Crosby meminta semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang berkembang saat ini, yakni wacana pengibaran bendera Malaysia di perbatasan, seperti yang disampaikan Kepala Desa Mungguk Gelombang Kecamatan Ketungau Tengah beberapa waktu lalu. <p style="text-align: justify;"><br />Seperti diketahui, wacana tersebut telah membuat heboh Jakarta, tak terkecuali Kalimantan Barat dan khususnya Sintang.<br /><br />“Mari kita lihat peristiwa tersebut dengan arif dan bijaksana serta para pejabat pemerintahan tidak usah terlalu panik,” ungkap Bupati kepada sejumlah wartawan di Pendopo Bupati, Senin (08/08/2011).<br /><br />Selain itu yang terpenting lainnya menurut Milton adalah jangan ada upaya untuk saling menyalahkan pada semua pihak atas steatment tersebut.<br /><br />“Saya meluruskan ini agar semua pihak untuk tidak saling menyalahkan,” tegas Milton.<br /><br />Baginya selaku kepala daerah, adanya ungkapan ketidak puasan adalah hal yang wajar terjadi di alam demokrasi.<br /><br />“Apa yang disampaikan oleh Pak Yusak beberapa waktu lalu adalah salah satu bentuk suara hati beliau yang merasa daerah perbatasan diwilayahnya tidak diperhatikan,” kata Bupati.<br /><br /><strong>Pemerintah Komitmen Dengan Perbatasan<br /></strong><br />Pada kesempatan tersebut, Milton juga membantah, jika disebutkan pemerintah kurang memperhatikan daerah perbatasan, sebab untuk masalah perbatasan pemerintah telah membuat suatu solusi dengan membentuk BNPP (Badan Nasional Pengelolahan Perbatasan) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.<br /><br />“Untuk tingkat Provinsi pun telah dibentuk tahun lalu. Bahkan untuk tingkat kabupaten, kita baru saja menyelesaikan peraturan daerah yang sudah disahkan pada Juli lalu guna pengelolahan perbatasan,” jelasnya.<br /><br />Untuk tingkat kabupaten sendiri, Badan Pengelolahan Perbatasan kemungkinan akan mulai beroperasi pada tahun 2012 termasuk perangkatnya. Bahkan untuk pembangunan kawasan perbatasan yang lebih khusus lagi, pemerintah pusat sudah sudah membantu biaya melalui lembaga Kesbangpol dan Linmas.<br /><br />“Yang dianggarkan untuk kawasan perbatasan melalui Kesbangpol dan Linmas kurang lebih Rp. 5 miliar untuk infrastruktur di ring satu yakni Kecamatan Ketungau Hulu yang saat ini sedang dilakukan proses tendernya,” ungkapnya.<br /><br />Bahkan pemerintah pusat juga telah menganggarkan untuk wilayah Ketungau Tengah dan Hulu melalui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 7 miliar. Milton Crosby pada kesempatan itu juga menjelaskan polemik Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) yang diterima Kabupaten Sintang 2010 dan 2011.<br /><br />“Dana Rp 15 miliar tahun 2010 serta Rp 19,8 miliar tahun ini bukan merupakan dana yang dikhususkan untuk perbatasan seperti yang ditegaskan dan dijelaskan dalam PMK No 25/2011. Dana tersebut adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan kepada seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi untuk perbatasan kita tetap komitmen Rp 7 miliar, sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lainnya Rp 19 miliar sehingga ada asas pemerataan,” jelasnya. (*)</p>