Unjuk rasa masyarakat Ketungau yang berlangsung di DPRD Sintang, Senin (02/05/2011) yang menuntut janji Pemerintah Daerah terhadap kondisi infrastruktur diwilayah tersebut yakni jalan dan jembatan ditanggapi oleh Bupati Sintang, Drs.Milton Crosby, M.Si. <p style="text-align: justify;">Menurut Milton, yang ditemui Kalimantan-news pada Senin malam (02/05/2011) usai acara syukuran atas dilantiknya Sekda Baru Kabupaten Sintang, bahwa apa yang diungkapkan masyarakat yang berunjuk rasa tersebut bukanlah janji. Lanjutnya, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan mekanisme yang telah ada.<br /><br />“Itu bukan janji. Mekanisme pembangunan itu dilaksanakan melalui musrembang.Apa yang diinginkan atau dituntut oleh masyarakat diwilayah Ketungau terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan adalah hal yang wajar di suarakan,” ungkap Milton.<br /><br />Mengenai jembatan yang disebutkan oleh masyarakat Ketungau yakni jembatan Ketungau II, diakui Bupati sudah dilakukan perencanaan sejak tahun 2006, namun perencanaan itu harus dibuat kembali.<br /><br />“Kita sudah rencanakan hal tersebut sejak tahun 2006, tapi karena telah kadaluarsa maka proses tersebut harus diulang kembali oleh PU kabupaten dan provinsi. Ini terkait dengan berbagai perubahan seperti nilai inflasi dan lain sebagainya,” terangnya.<br /><br />Bila hal tersebut memang harus dikerjakan, lanjut Bupati, maka akan dimasukan dalam musrembang dan APBD Sintang.<br /><br />“Tapi kondisinya saat ini, hal itu belum dapat ditampung dalam APBD karena memang banyaknya pembangunan yang harus dilakukan, namun perencanaan secara makro itu sudah masuk,” tandasnya.<br /><br />Terkait dengan anggapan jika aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Ketungau tersebut, sebagai luapan rasa kecewa mereka terhadap kinerja provinsi dalam memberikan alokasi dana pembangunan di wilayah tersebut, serta merta dibantah oleh Milton Crosby. <br /><br />Menurut Milton, anggaran pembangunan lebih banyak diarahkan ke wilayah tersebut dibandingkan wilayah lainnya di Sintang.<br /><br />“Sebenarnya itu keliru kalau dikatakan sebagai bentuk kekecewaan, karena sejujurnya anggaran ke wilayah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan perlu di ingat, peranan legislative dari DP wilayah itu sangat besar, dan itu tidak bisa diputuskan sepihak oleh kepala daerah,” jelas Milton.<br /><br />Dirinya selaku kepala daerah lebih mempertimbangkan pada asas pemerataan dengan melihat terlebih dahulu skala prioritasnya melalui mekanisme Musrembang.<br /><br />“Bahakan wilayah tersebut sangat diuntungkan dengan adanya 2 anggaran, yakni dari alokasi APBD serta dana perbatasan yang berasal dari APBN. Saya contohkan, untuk daerah Senaning pada tahun ini mendapatkan anggaran Rp 5 miliar untuk jalan, yang lainnya tidak ada,” kata Milton.<br /><br />Sementara terkait dengan dana Rp 25 miliar yang disebutkan oleh masyarakat Ketungau dalam aksi unjuk rasa, menurut Milton dirinya tidak mengetahui perihal anggaran yang dimaksudkan tersebut.<br /><br />“Soal dana tersebut saya sama sekali tidak mengetahui, yang jelas dana yang ada dikita itu berasal dari APBD,” tegasnya.<br /><br />Dana Rp 25 miliar yang dimaksudkan tersebut menurut masyarakat pernah dilontarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis saat mengadakan kunjungan kerja ke wilayah Ketungau.<br /><br />“Itu juga saya tidak tahu menahu, karena selama ini Gubernur tidak pernah mengungkapkan perihal dana tersebut kepada saya. Mungkin saja dana yang dimaksud itu dana yang berasal dari pusat untuk wilayah perbatasan, dan itu diluar kendali kita,” tegas Milton sekali lagi.<br /><br />Atas dana yang Rp 25 miliar itu, masyarakat melalui perwakilan mereka berencana akan menanyakan hal tersebut langsung kepada Gubernur.<br /><br />“Karena mereka berinisiatif untuk menanyakan langsung ke Gubernur, selaku pimpinan daerah saya akan membuat surat pengantar untuk membantu mereka menemui Pak Cornelis,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
