Perusahaan perkebunan yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, kerap menimbulkan konflik. Seperti yang terjadi antara perusahaan perkebunan sawit PT Citra Mahkota. Perusahaan tersebut bermasalah dengan masyarakat di dua desa yakni Tanjung Beringin dan Nanga Keruap yang berada di kecamatan Menukung. <p style="text-align: justify;">“Persaoalan yang ada anatara perusahaan dengan masyarakat yakni perusahaan tak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk rencana pembangunan pabrik yang kini dalam proses pengerjaan. Padahal ada delapan desa di kecamatan Ella Hilir dan Menukung yang berada di areal perkebunan. Selama ini kami mesti jadi penonton. Mau ketemu pihak perusahaan saja susah. Harapan kami, sebelum ada sosialisasi masalah pabrik, kami minta pekerjaan dihentikan,” kata kades Tanjung Beringin, Ratimin dalam pertemuan antara masyarakat dengan anggota DPRD Melawi yang berkunjung langsung melihat lokasi yang menjadi konflik, Senin Sore (6/3).<br /><br />Dalam pertemuan itu, Juga terdengar lantang yang disampaikan Iskimo, Kaur Desa Nanga Keruap. Ia mengatakan, bahwa soal plasma masyarakat juga sampai sekarang belum jelas. Padahal dari Nanga Keruap saja penyerahan lahan ada 500 ha lebih. “Sejauh mana perkembangan pembagian wilayah plasma. Perusahaan tak pernah beritahukan dimana plasma,” katanya. <br /><br />Iskimo pun mengungkapkan justru banyak warga kerja lokal yang di PHK. Perusahaan beralasan over tenaga kerja, namun setelah di PHK malah masuk karyawan luar. “Untuk pengangkutan buah, masyarakat lokal dikesampingkan,” katanya .<br /><br />Belum lagi soal dampak keberadaan perusahaan perkebunan CM. Sumber air bersih dan sungai ikut tercemar. <br /><br />“Dengan adanya pabrik sebenarnya kami mendukung. Tapi kami juga meminta tenaga kerja lokal agar nanti bisa tertampung disini. Tidak harus posisi manajer, atau asisten, buruh kasarnya pun tak apa apa,” kata kades Nanga Keruap, Effendi. <br /><br />Ditempat yang sama, perwakilan perusahaan, Parwal menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat, termasuk soal tenaga kerja dan dampak lingkungan. <br /><br />“Nanti akan kami sampaikan ke manajemen. Karena saat ini pimpinan tak berada ditempat,” kata pria yang menjabat manajer kebun ini.<br /><br />Soal plasma, Parwal menerangkan alasan belum dibagi saat ini karena masih adanya persoalan MoU yang belum clear antara calon petani plasma serta calon lahan. <br /><br />“Koperasi sudah ada. Karena belum clear, status plasma masih kabur, maka SHU nya belum dibagi,” jelasnya. (KN)</p>
