Tiga Anggota Dewan Kaltim Bakal Gugat KPU

oleh

Tiga anggota DPRD Kaltim yakni Syarifah Masitah Assegaf (Partai Patriot), Maria Margaretha Rini Puspa dan Yefta Berto (Partai Damai Sejahtera) bskal menggugat KPU terkait terbitnya Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 yang diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi. <p style="text-align: justify;">Ke-tiga wakil rakyat itu rencanna, Senin (8/4) bakal bertemu Prof Dr Yusril Ihza Mahendra di Jakarta bersama sejumlah koordinator anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi se-Indonesia, terkait rencana menggugat KPU melalui Kantor Pengacara Ihza & Ihza Law Firm.<br /><br />"Bersama sekitar 9.000 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi se-Indonesia, kami merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan KPU No 7 Tahun 2013, yang diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Syarifah Masitah Assegaf, di Samarinda,Minggu.<br /><br />Menurut dia, dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2013 pasal 19 huruf i angka 2 disebutkan, anggota partai politik (parpol) yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol asal, baik partai peserta pemilu maupun bukan, melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota parpol asal.<br /><br />Sedangkan pada huruf j pasal yang sama ditegaskan, dalam hal anggota parpol sebagaimana dimaksud huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi surat pengunduran diri sebagai anggota DPR atau DPRD dan SK pemberhentian sebagai wakil rakyat.<br /><br />Ini berarti, menurut dia, jika ada anggota parpol yang ingin maju sebagai bakal caleg dari partai lain tapi belum mundur dari partai asalnya, maka pencalonannya menjadi tidak sah. Sebab secara administrasi sudah tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2013.<br /><br />"Ada formulir BB-5, yakni surat pernyataan pengunduran diri yang harus pula diteken oleh ketua dan sekretaris partai. Bagaimana KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu ikut campur dalam urusan Parpol dengan formulir BB-5 tersebut. Ini yang rencananya akan kami gugat lewat legal opinion," kata Syarifah Masitah.<br /><br />Dia mengaku sangat setuju dengan pendapat koleganya asal Medan, Sumut, Budiman Panjaitan yang menyebut PKPU tersebut selain diskriminatif juga tidak sesuai dengan Undang Undang 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.<br /><br />"Peraturan KPU tersebut bisa dikatakan sebagai penzaliman terhadap nilai-nilai demokrasi," tandas Syarifah Masitah.<br /><br />Dia mengatakan, karena partainya tidak lolos, jika mau maju menjadi caleg Pemilu 2014 tentu terpaksa harus pindah ke parpol lain. Dengan tidak lolos partainya, itu sudah menjadi beban tersendiri. Bagaimana KPU harus menghukumnya lagi dengan PKPU yang tidak boleh mencalonkan diri lagi.<br /><br />Dia menilai, kewenangan KPU sepertinya sudah melebihi batas, karena yang berhak melakukan penggantian antar waktu (mem-PAW) anggota dewan adalah parpol yang bersangkutan, bukan KPU.<br /><br />"Secara yuridis pasal 27 UUD 1945 memberi jaminan bagi seluruh warga Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun munculnya PKPU ini membuat hak konstitusional warga negara jadi dibatasi," kata Syarifah Masitah.<strong> (phs/Ant)</strong></p>