Tiga Hutan Desa di Sintang Siapkan RKHD

oleh

Dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan, Selasa (14/10) di aula pertemuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang muncul berbagai pertanyaan seperti kemajuan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), identifikasi Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) untuk memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) hingga jeda sebelum semua proses teknis berjalan, apa saja yang bisa dilakukan masyarakat. <p style="text-align: justify;">Upaya mendorong perhutanan sosial di Kabupaten Sintang terus dilakukan masyarakat pengelola hutan desa bersama pemerintah dan sejumlah organisasi non pemerintah diantaranya Lembaga Titian, WWF, PRCF. Berbagai persoalan diinventarisasi dan diidentifikasi dengan harapan kebutuhan kedepan terkait kerja-kerja perhutanan sosial di Kabupaten Sintang dapat diproyeksi.<br /><br />Sekretaris Dishutbun Sintang, Hadi Rayani menegaskan terkait  area kerja hutan desa memang diperlukan dilakukan pertemuan rutin agar bisa update perkembangan prosesnya di tiap wilayah. “Hasil dari pertemuan itu bisa jadi bahan bagi kami di pemerintah untuk dikaji sehingga bisa dirumuskan kembali langkah apa yang bisa kami lakukan,” ujarnya.<br /><br />Yang jelas kata Hadi, Dishutbun Sintang tetap berkomitmen untuk bersama-sama dengan masyarakat dan NGO agar Hutan Desa in ibis aeksis dan terus di dorong sehingga semua proses bisa berjalan cepat dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat.<br /><br />“Kami juga sudah ada staf yang selama ini selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan pendamping dan masyarakat pengelola hutan desa, sementara terkait dukungan anggaran juga tetap akan diupayakan,”  jelasnya.<br /><br />Dia berharap, untuk RKHD yang akan diajukan ke Gubernur Kalbar, paling tidak draft sudah selesai pada akhir November dan setidaknya Desember awal sudah bisa diajukan ke provinsi.<br /><br />Sebagaimana diketahui, untuk di Kabupaten Sintang, beberapa kawasan hutan desa yang sudah ditetapkan Menteri Kehutanan  yakni Hutan Desa Rasau seluas 5.155 hektar, Hutan Desa Jasa seluas 2.150 hektar, keduanya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Hutan Desa Ensaid Panjang seluas 345 hektar di Kecamatan Kelam Permai. Masing-masing hutan desa tersebut memiliki spesifikasi potensi yang bisa mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan.<br /><br />Langkah selanjutnya setelah diterbitkannya Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa oleh Menhut adalah mengusulkan HPHD kepada Gubernur Kalbar. Namun untuk pengusulan itu memang tidak mudah, ada banyak kesimpangsiuran informasi, terutama menyangkut data dan administrasi pengajuan HPHD. Kondisi ini relatif semakin sulit, mengingat beberapa usulan HPHD sebelumnya di beberapa Kabupaten di Kalbar belum juga rampung.<br /><br />“Sejauh ini memang RKHD yang memang perlu diintensifkan kajiannya, kalau untuk LPHD saya pikir tiga site hutan desa di Sintang sudah tidak ada persoalan, tinggal menyampaikan ke bagian hukum untuk asistensi,” jelasnya Rudi Zapariza, Project Leader WWF Sintang Melawi.<br /><br />Sementara, Direktur Lembaga Titian, Sulhani untuk dua desa di Kecamatan Ketungau Hulu proses awal deliniasi hutan desa mengambil jarak 2 kilometer dari titik nol perbatasan dan sudah dilakukan survey potensi nilai konservasi tinggi.<br /><br />“Yang belum dilakukan dan akan segera dilakukan tinggal survey potensi vegetasi sehingga bisa menjadi dasar penyusunan RKHD,” ujarnya.<br /><br />Pria yang akrab disapa Icunk ini mengatakan akan mengupayakan dalam dua bulan ini untuk bersama masyarakat menyelesaikan survey tersebut sehingga RKHD bisa disusun.<br /><br />Camat Ketungau Hulu, Gambang melihat banyak potensi yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengelola hutan desa yang sudah ditetapkan Menhut, apalagi kata dia wilayah Ketungau Hulu adalah wilayah perbatasan.<br /><br />“Saya melihat konsep hutan desa di perbatasan salah satunya dalah sebagai lini terdepan menjaga perbatasan, namun tetap harus dipikirkan pengelolaan kedepan, seperti aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan lainnya,” kata dia.<br /><br />Kades Jasa, Along Suhardi, Kades Rasau Karuan Arpandi dan Kades Ensaid Panjang Mamud mengatakan sejak awal sudah siap untuk mengelola hutan desa di wilayah mereka karena memang menyangkut kebutuhan masyarakat.<br /><br />Kasi Rehabilitasi Hutan Dishutbun Sintang, Sigit Widijanto menyatakan perlu dilakukan komunikasi rutin antara dinas, desa dan lembaga pendamping sehingga berbagai kebutuhan mengenai pengelolaan hutan desa bisa segera terinventarisasi.<br /><br />Dari Forum Perhutanan Sosial Kalbar, Sesep Zainuddin mengatakan sejak awal proses pengusulan hutan desa di berbagai daerah mengalami banyak kendala, namun dengan berjalannya waktu akhirnya ada sekitar 23 desa yang sudah mendapatkan SK penetapan areal kerja.<br /><br />“Rata-rata tinggal proses lanjutan dan kami mengkonsolidasikan hal itu agar proses lanjutannya untuk semua hutan desa bisa lebih cepat,” tukasnya.<br /><br />Sementara, Heru Bekti Santosa dari Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas, mengatakan sekarang perhutanan sosial sudah dapat atensi tersendiri dari Kementerian Kehutanan.<br /><br />“Karena bisasanya usulan agak lama prosesnya, tapi sekarang sudah cepat, ada yang awal tahun diusulkan, Mei sudah diverifikasi, artinya tren dari Kemenhut semakin responsive,” kata dia.<br /><br />Terkait berbagai persoalan pengurusan lanjutan hutan desa di daerah, dia mengatakan dalam kesempatan pertemuan di pusat juga selalu disampaikan kendala teknis yang dialami daerah, sepetri menyangkut waktu pengurusan, dokumen dan lainnya.<br /><br />“Harapan kami bis ajadi bahan evaluasi di pusat sehingga kedepan bisa ada penyederhanaan administrasi,” kata dia.<br /><br />Sambil menunggu proses berjalan, paling tidak kata dia ada kegiatan unggulan dari tiap hutan desa, seperti di Kapuas Hulu yang sudah memiliki hasil usaha madu sebagai hasil hutan bukan kayu. <br /><br />“Pertemuan ruitn seperti ini harapan kami tetap bisa laksanakan, kami juga siap melakukan pendampingan untuk proses LPHD,” ujarnya. <strong>(msi/kn)</strong></p>