Tiga Kementrain Tanda Tangani Kesepakatan Pemberdayaan PKL

Tiga kementerian yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat menandatangani perjanjian kerja sama untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL). <p style="text-align: justify;">Tiga kementerian yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat menandatangani perjanjian kerja sama untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL).<br /><br />Tiga pejabat eselon dari tiga kementerian itu yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menandatangani perjanjian kerja sama pemberdayaan PKL di Jakarta, Senin.<br /><br />"Beberapa waktu ke depan kita akan implementasikan kerja sama ini dalam bentuk pembangunan kawasan PKL dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat," kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop, Neddy Rafinaldi Halim.<br /><br />Pada kesempatan itu, hadir Presiden Direktur PT Sinar Sosro dan PT Carrefour Indonesia sebagai perwakilan investor swasta yang peduli pada pemberdayaan PKL.<br /><br />Neddy menambahkan, melalui kerja sama tersebut diharapkan PKL membentuk koperasi sehingga pembinaannya lebih mudah dilakukan.<br /><br />Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, H. Syamsul A. R., mengatakan, pihaknya ingin agar kawasan usaha PKL masuk dalam konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah masing-masing sehingga PKL memiliki tempat berusaha yang permanen.<br /><br />"Dengan begitu tidak akan ada lagi gusur-gusuran karena lokasi usaha PKL sudah masuk ke dalam konsep RTRW," kata Syamsul.<br /><br />Menurut dia, melalui kerja sama tiga kementerian diharapkan akan tercipta aturan RTRW yang memperhitungkan konsep ekonomis bagi PKL.<br /><br />Rencananya sebagai tahap awal tiga insitansi itu akan meluncurkan empat lokasi proyek percontohan kawasan PKL binaan pada 22 Juli 2011.<br /><br />Empat lokasi tersebut yakni di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.<br /><br />"Pada September 2011, kita akan kembangkan empat lokasi baru untuk proyek percontohan selanjutnya," kata Syamsul.<br /><br />Pihaknya juga meminta masukan kepada dua instansi yang lain itu dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terkait dengan pengalokasian lahan bagi PKL.<br /><br />Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Gunaryo, pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya pemberdayaan PKL karena selama ini pihaknya juga telah melakukan beragam pembinaan dan pendampingan bagi PKL di berbagai provinsi.<br /><br />"Dalam kaitannya dengan PKL, kami sudah, sedang, dan akan jalan terus melakukan pembinaan di antaranya melalui sarana distribusi dan pengembangan kompetensi di beberapa kawasan PKL seperti di Solo, Cibubur, dan Surabaya," katanya.<br /><br />Pihaknya juga menyatakan akan mendorong swasta dan BUMN untuk terlibat dalam program pemberdayaan PKL agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat.(Eka/Ant)</p>