Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, secara bertahap memulai pembangunan tiga rumah sakit baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2016. <p style="text-align: justify;">"Banyak lika-liku yang kami hadapi untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit baru ini. Namun dengan segala upaya agar ini bisa terwujud, mudah-mudahan tahun depan bisa dioperasionalkan," kata Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi di Sampit, Rabu.<br /><br />Pada Selasa (16/6), Supian didampingi Ketua Komisi III DPRD Kotim, meletakkan batu pertama menandai dimulainya pembangunan Rumah Sakit Pratama Parenggean, Kecamatan Parenggean. Ini adalah bagian dari rencana pembangunan tiga rumah sakit serupa di Kotim pada tahun ini.<br /><br />Sebelumnya, pada Minggu (31/5) lalu, Supian Hadi bersama Wakil Bupati HM Taufiq Mukri, juga meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pratama Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sedangkan pembangunan satu rumah sakit lainnya yaitu di Kecamatan Telawang, rencananya dimulai setelah lebaran Idul Fitri nanti.<br /><br />Pemerintah Kabupaten Kotim sebenarnya sudah memiliki satu rumah sakit yaitu RSUD dr Murjani Sampit. Namun jumlah pasien yang dirawat sering melebihi kapasitas karena rumah sakit ini juga menjadi rujukan pasien dari kabupaten tetangga yaitu Katingan dan Seruyan.<br /><br />Pembangunan rumah sakit ini sebagai bentuk tanggapan cepat terhadap keluhan masyarakat yang meminta peningkatan layanan kesehatan. Supian menghibahkan tanah miliknya agar rumah sakit di Parenggean cepat dibangun dan difungsikan.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kotim dr Faisal Novendra Cahyanto mengatakan, pembangunan rumah sakit baru tersebut memang dibutuhkan untuk mewujudkan kesehatan gratis, terjangkau, bermutu dan merata.<br /><br />Jika tidak ada halangan, tahun 2016 akan segera fungsional dan akan dikembangkan pada tahun berikutnya, ungkapnya.<br /><br />Pembangunan Rumah Sakit Pratama Parenggean diperkirakan menghabiskan biaya Rp 15 miliar lebih dengan peralatan kesehatan sebesar Rp 6 miliar dan untuk sarana penunjang dari APBD sebesar Rp 6 miliar lebih. (das/ant)</p>
