Tim IP4T Bahas Penyelesaian Lahan di Kawasan Hutan

oleh

Di melawi sudah ada Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, penggunaan pemanfaaatn Tanah (IP4T). Tim ini akan bekerja untuk adanya sengkata dalam pemanfaatan lahan kawasan hutan di Melawi. Fokus pertama pada sengkata lahan di di Kecamatan Ella Hilir. <p style="text-align: justify;">“Tadi (kemarin, red) ada pertemuan SKPD yang nantinya akan bekerja dalam penyelesaian sengkata penggunaan lahan dikawasan hutan,” ungkap Kabid Konservasi Sumber Daya Hutan (KSDH) Dishutbun Melawi, Wito Mulyono, ditemui Selasa (9/6) lalu.<br /><br />SKPD yang ada di diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan  Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Melawi. Membahas mengenai keputusan bersama 4 kementrian tahun 2014, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Agraria dan Kementrian Dalam Negeri. Tentang Tatacara penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan.<br /><br />“Saat ini ada muncul penguasaan tanah di Melawi di Ella Hilir.  Kepala Desa Domet meminta agar ada peyelesaian penguasan lahan. Ada sekitar 100 hektar lahan yang berada dikawasan hutan yang ingin dikelola oleh petani,” papar Wito.<br /><br />Lantas dijelaskan Wito, adalam watu dekat akan identifikasi lahan. Hasil identikasi tersebut  akan diberikan Tim IP4T kepada Balai Konservasi Kawasan Hutan (BPKH). Dari BPKH ini akan langsung diberikan kepada kementrian. Di Kementrian akan diproses, selanjutnya akan keluar sebuah keputusan terhadap kawasan tersebut.<br /><br />“Bila keputusan tersebut memperbolahkan pengelolaan lahan di kawasan hutan, maka masyarakat bisa mengelola lahan tersebut,”ujarnya.<br /><br />Pengelolaan lahan ini akan bisa untuk pertanian, perkebunan, kawasan pemukiman. Namun lahan yang telah disetujui untuk dikelola masyarakat ini tidak boleh untuk ditanam dengan sawit.<br /> <br />Kendati begitu, pengelolaan lahan di kawasan hutan ini telah dilakukan oleh masyarakat setelah 20 tahun. Bila kurang dari 20 tahun jelas lahan kawasan hutan belum bila dibebaskan untuk dikelola. <br /> <br />“Harus ada bukti-bukti fisik bahwa kawasan tersebut sudah dikelola selama 20 tahun. Diperkuat dengan keterangan dari pemerintah desa setempat,”pungkasnya. (KN)</p>