TIM : Kalbar Layak Tambah 11 Kabupaten/Kota Baru

oleh

Tim Desain Penataan Daerah menyimpulkan bahwa hingga tahun 2025 idealnya terdapat 11 kabupaten/kota baru, dan dua provinsi tambahan di Provinsi Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">"Ini berdasarkan kajian dari luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dan pelayanan publik," kata Ketua Tim Desain Penataan Daerah di Kalbar, Prof Dr Eddy Suratman di Pontianak, Minggu.<br /><br />Namun, lanjut dia, untuk tahap awal hingga 2015, sebaiknya disiapkan pembentukan kabupaten persiapan di perbatasan karena sulit kalau langsung definitif.<br /><br />Ia menambahkan, ada tiga daerah yang direkomendasikan untuk kabupaten persiapan di perbatasan Kalbar yakni Paloh (Kabupaten Sambas), Ketungau (Kabupaten Sintang) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).<br /><br />Menurut dia, pembentukan kabupaten persiapan itu dapat memanfaatkan revisi UU No 32 Tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Salah satunya dengan mengadopsi nomenklatur tentang kabupaten persiapan karena kalau mengacu langsung ke syarat pembentukan daerah otonom baru, akan sulit dipenuhi.<br /><br />Misalnya tentang syarat minimal lima kecamatan, jumlah penduduk maupun perlengkapan infrastruktur lain.<br /><br />"Dengan kabupaten persiapan, tidak perlu memenuhi syarat-syarat tersebut," ujar dia.<br /><br />Ia melanjutkan, kalau dianggap layak oleh Pemerintah Pusat bisa dilakukan persiapan pembentukan kabupaten itu.<br /><br />Secara umum, di Kabupaten Sambas dapat ditambah dua daerah otonom baru, Ketapang tiga, Kapuas Hulu dua, Sanggau dua dan Sintang dua.<br /><br />Sedangkan untuk tingkat provinsi, satu di wilayah Timur Kalbar, dan satu lagi di bagian Selatan Kalbar.<br /><br />Tim tersebut melakukan kajian selama tiga bulan, sekaligus mengumpulkan data lapangan dan berdiskusi intensif dengan banyak pihak.<br /><br />Di Pontianak misalnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dari Kabupaten Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya dan Kota Pontianak.<br /><br />Kemudian di Kabupaten Sintang, bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dari Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, tuturnya.<br /><br />Tim juga bertemu dengan pemangku kepentingan seperti Pemprov Kalbar, tokoh masyarakat, adat, mantan birokrat, serta lokakarya dengan sejumlah mantan kepala daerah dan akademisi yang sering terlibat dalam kajian ilmu pemerintahan.<br /><br />"Kami melakukan diskusi dengan banyak nara sumber, misalnya, yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan administrasi di Kalbar," papar Eddy Suratman. <strong>(phs/Ant)</strong></p>