Tim Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai akan mendorong peningkatan pelayanan dan meningkatkan penegakkan hukum untuk membangun kepercayaan publik serta memberikan kepastian terhadap jalannya roda perekonomian. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami menyampaikan komitmen untuk membangun kepercayaan publik kepada pajak dan bea cukai," kata Menteri Keuangan selaku Ketua I Tim Pengarah Tim Reformasi Perpajakan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.<br /><br />Sri Mulyani mengatakan komitmen serta kerja keras sangat dibutuhkan untuk mendukung tujuan reformasi jangka panjang dan mewujudkan insitusi perpajakan yang berwibawa, kuat, kredibel dan akuntabel agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.<br /><br />Untuk itu, kata dia, perbaikan pelayanan dan kepastian hukum merupakan dua faktor penting yang harus saling bersinergi agar bisa memberikan kepastian terhadap integritas jajaran aparat perpajakan serta kepuasan para pelaku ekonomi.<br /><br />"Penguatan reformasi harus menjadikan masyarakat dapat dilayani dengan profesionalisme, integritas dan efisiensi yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan kepastian usaha," ujar Sri Mulyani.<br /><br />Dalam jangka pendek, Sri Mulyani mengatakan reformasi perpajakan akan mengamankan penerimaan tahun 2017 melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga serta memberikan kesempatan wajib pajak memperoleh keadilan.<br /><br />Ia juga mengharapkan masyarakat maupun Wajib Pajak dapat terus berperan serta untuk mengawal proses reformasi perpajakan, termasuk secara rutin memberikan usulan dan masukan bagi perbaikan sistem perpajakan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal.<br /><br />"Kami mengajak pihak di dalam maupun luar pemerintahan serta seluruh komponen masyarakat agar bekerja bersama dalam membangun budaya kepatuhan perpajakan yang baru," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memaparkan perkembangan reformasi yang telah dilaksanakan selama triwulan I-2017 dalam bidang teknologi informasi, basis data serta proses bisnis, bidang organisasi dan sumber daya manusia serta bidang regulasi.<br /><br />Dalam bidang teknologi informasi, basis data dan proses bisnis telah dilakukan penggunaan "e-billing support", yaitu integrasi sistem billing dengan sistem penagihan, termasuk notifikasi jatuh tempo pembayaran dan pemberitahuan melalui "outbound call".<br /><br />Kemudian, fasilitas virtual assistant dan "live chatting", yaitu fitur pelayanan tanya-jawab dalam website pajak.go.id yang terhubung dengan call center Kring Pajak dan e-Form 1770 dan 1770S, yaitu SPT elektronik untuk menyelesaikan masalahan "e-filing".<br /><br />Prepopulated SPT OP Karyawan, yaitu data bukti potong WP OP karyawan secara otomatis muncul dalam e-form atau e-filing serta e-Bukpot atau bukti potong pajak secara elektronik yang memudahkan administrasi data sekaligus menjadi input bagi prepopulated SPT.<br /><br />Peluncuran Platform Kartin1, yaitu platform yang menggabungkan NPWP dengan kartu identitas lainnya serta mendapatkan dukungan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) untuk program pengembangan "core tax system".<br /><br />Persiapan implementasi penegakan hukum pasca amnesti Pajak, termasuk distribusi data perpajakan terkait dengan kepemilikan harta, joint audit dengan Ditjen Bea dan Cukai, implementasi AKRAB (OJK)-AKASIA (Ditjen Pajak), dan outbound call dalam rangka memperkuat tindakan penagihan aktif.<br /><br />Dalam bidang organisasi dan sumber daya manusia, telah dilakukan peluncuran Mobile Tax Unit (MTU), yaitu unit organisasi non-struktural untuk pelayanan di luar kantor dan piloting KPP Mikro pada KP2KP yang melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan.<br /><br />Dalam bidang regulasi, telah didapatkan dukungan KADIN untuk proses konsultasi dan sosialisasi program, dukungan AIPEG untuk proses harmonisasi antara rencana kerja dengan kebijakan fiskal dan dukungan Bank Dunia untuk penyusunan kebijakan fiskal yang lebih sederhana serta berkeadilan.(*)<br /><br />Sumber: http://www.antaranews.com</p>
