Tingkatkan Iklim Usaha Dengan Pelayanan Perijinan

oleh

Pemerintah Kabupaten Melawi mrupakan salah satu Kabupaten yang menjadi penerima manfaat dari program KINERJA-USAID yang mendapatkan bantuan teknis di sektor pendidikan dan peningkatan iklim usaha. <p style="text-align: justify;">Secara khusus, bantuan teknis di bidang peningkatan iklim usaha akan dilakukan terhadap Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Melawi. Untuk mencapai tujuan program di sektor tersebut BPTPM difasilitasi oleh Yayasan Madanika selaku SP (Service Provider) atau lembaga Pendamping yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing.<br /> <br />Manajer Program dari Yayasan Madanika, Hasan Shubhi mengatakan pada dasarnya bantuan teknis terhadap BPTPM Kabupaten Melawi bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Melawi, di mana kondisi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha di BPTPM serta partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaran perizinan dan pengesahan usaha.<br /> <br />Dijelaskannya, aktivitas yang dilakukan bersama dengan BPTPM Melawi telah dimulai sejak bulan November 2011 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi program kepada jajaran di BPTPM dan instansi teknis lain yang terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi. <br /><br />“Kegiatan selanjutnya adalah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan usaha yang telah diselenggarakan selama ini,” katanya. <br /><br />Adapun yang menjadi respondenya adalah warga masyarakat yang pernah mengurus perizinan usaha dalam satu tahun terakhir. <br /><br />Survei IKM sendiri dilakukan sesuai amanat Keputusan Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Mendagri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). <br /><br />“Di dalam Kepmenpan itu disebutkan bahwa untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan, instansi pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik,” terang Hasan. <br /><br />Sedangkan di dalam Permendagri disebutkan bahwa PTSP termasuk BPTPM Melawi wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.<br /><br />“Penjelasan tentang kewajiban melakukan IKM dikutip langsung dari pasal-pasal di kepmenpan dan permendagri. Diharapkan pada minggu ketiga di bulan Januari 2012 nanti, BPTPM Kab. Melawi dan Yayasan Madanika dapat mempublikasi dan mendiseminasi hasil dari survei IKM tersebut kepada publik,” jelasnya. <br /><br />Hasan melanjutkan, sebelumnya Tanggal 20 Juli 2011 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta 5 kabupaten/kota dengan KINERJA-USAID, di mana program KINERJA-USAID akan difokuskan pada bantuan teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha. <br /><br />Pada saat ini program tersebut telah mulai direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SP (Service Provider) atau lembaga Pendamping yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing. <br /><br />Informasi  mengenai penyelenggaraan survei IKM ini dibenarkan Kabid Pelayanan Perijinan Umum BPTPM Melawi, oleh H. Ahmad, S. Sos. Ditambahkannya, BPTPM Melawi juga telah pernah menyelenggarakan survei IKM sebelumnya. <br /><br />Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, survei IKM ini seharusnya dilakukan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Menurut dia program bantuan teknis ini sangat membantu dan sejalan dengan program-program yang telah dicanangkan oleh BPTPM Melawi. Harapannya program KINERJA-USAID ini dapat berdampak positif bagi peningkatan iklim investasi di Kabupaten Melawi.<strong> (phs)</strong></p>