Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, ada kejanggalan dalam naskah akademis RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diusulkan pemerintah. <p style="text-align: justify;">"Salah satunya adalah mengapa harus dibuat aturan ‘koordinasikan TNI dengan Polisi untuk segala situasi," kata Tjahjo kepada ANTARA News, Jakarta, Jumat.<br /><br />Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, masing-masing sudah punya tugas fungsional yang beda sasaran dan beda cara bertindak.<br /><br />"Misalnya, soal beda status hukum. TNI sama dengan militer dan kombatan. Sedangkan Kepolisian lebih pada sipil dan non kombatan," kata dia.<br /><br />Dari sisi tugas kewilayahan, tugas TNI lebih pada wilayah perang sedang Kepolisian berada ditengah-tengah masyarakat atau wilayah bukan perang.<br /><br />Artinya, kalau situasi tidak-perang atau tidak darurat atau tidak ada bencana, semua institusi pemerintah menjalankan tugasnya secara-fungsional. Polisi menumpas kejahatan termasuk teroris, penegakan hukum, pengayom masyarakat sampai dengan makar, yang kesemuanya diatur dalam KUHP dan hukum pidana lainya.<br /><br />Sehingga, lanjut Sekjen PDIP itu, selama belum keadaan menjadi serba darurat atau darurat militer, TNI tentu belum diperankan untuk menjalankan operasi di wilayah bukan perang.<br /><br />"Jangan permanenkan peran TNI untuk tugas-tugas keamanan dalam negeri di masa bukan perang atau bukan darurat. TNI jangan dijadikan "LAKSUSDA" lagi," kata Tjahjo Kumolo. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
