Tolak Sawit, Warga Embaloh Hulu Lakukan Aksi Demo

oleh

Kurang lebih 150 orang masyarakat Kecamatan Embaloh Hulu yang termasuk dalam lima wilayah Ketemenggungan menolak mentah-mentah perkebunan sawit yang akan masuk ke wilayahnya, penolakan tersebut diungkapkan dengan mengelar aksi demo ke Kantor Bupati Kapuas Hulu, sekitar pukul 10.00 wib, Rabu (25/04/2012). Mereka berjalan kaki dari Jalan Gajah Mada hingga ke Kantor Bupati Kapuas Hulu dijalan Anta Sari Kota Putussibau. <p style="text-align: justify;">Temenggung Suku Dayak Tamambaloh Pius Onyang, Temenggung Suku Dayak Tamambaloh Apalin , Moses Salo, ikut serta dalam aksi demo tersebut bersama denga sejumlah Tokoh Pemuda dan masyarakat adat yang ada di Embaloh Hulu. Bertindak sebagai Ketua Tim dalam aksi demo tersebut yaitu Martinus Duns. <br /><br />Pendemo yang terdiri dari tiga suku tersebut yaitu suku Dayak Tamambaloh, Suku Dayak Iban, Suku Dayak Kantuk menggunakan pakaian adat suku masing-masing, dalam oraisnya mereka meneriakan agar Bupati Kabupaten Kapuas Hulu mencabut perizinan perkebunan Kelapa Sawit miliki PT. Rimba Utara, dan mereka meneriakan bahwa pihak perusahaan melakukan pembohongan terhadap seluruh masayarakat adat yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu. Selain itu dispanduk yang mereka bawa juga bertuliskan penolakan dan anti perkebunan kepala sawit.<br /><br />Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut  Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, menemui langsung para demonstran di depan Kantor Bupati Kapuas Hulu didampingi oleh Anggota DPRD Kapuas Hulu Kusfery Ac, Waka Polres Kompol. Imam Riadi, dan Kasat Pol. PP Kapuas Hulu Dini Ardinato.  Tampak juga petugas keamanan sebanyak 30 personil dari Polres Kapuas Hulu dan Satuan Polisi Pamong Praja menjaga ketat disekitar pintu masuk menuju Kantor Bupati Kapuas Hulu</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../data/foto/imagebank/20120426043520_7B58F44.JPG" alt="" width="300" height="200" />       <img src="../../data/foto/imagebank/20120426043544_5621D14.JPG" alt="" width="300" height="200" /></p> <p style="text-align: justify;">Adapun yang menjadi tuntutan masyarakat Embaloh Hulu yang dibacakan oleh Tokoh Pemuda, Aleng yakni: <br /><br /><strong>pertama </strong>menuntut PT. Rimba Utara untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat Tamambaloh, Iban dan Kantuk karena dinilai PT.Rimba Utara sudah melukai harkat dan martabat serta harga diri sebagai manusia dan masyarakat beradat. <br /><br /><strong>Kedua,</strong> menuntut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencabut izin operasional PT. Rimba Utara sesuai dengan janji Bagian Hukum Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 16 Februari 2012.<br /><br /><strong>Ketiga,</strong> menuntut Pemerintah baik ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga pusat unyuk mengembalikan fungsi dan penggunaan lahan sesuai yang dipraktekan masyarakat adat selama ini sudah terbukti mandiri secara ekonomi. <br /><br /><strong>Keempat,</strong> menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengeluarkan peratura daerah tentang masyarakat adat. <br /><br /><strong>Kelima,</strong> menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengluarkan wilayah adat dari areal penggunaan lain (istilah Pemerintah) karena memang pada kenyataannya sudah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat, dan Keenam, menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pemetaan secara partisipatif.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../data/foto/imagebank/20120426043613_C53655C.JPG" alt="" width="300" height="200" />        <img src="../../data/foto/imagebank/20120426043649_44802CC.JPG" alt="" width="300" height="200" /></p> <p style="text-align: justify;">Tidak hanya menyampaikan keenam tuntutan, dihadapan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Marcelina Lin, SH selaku Juru bicara juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan surat pernyataan terkait kepastian pencabutan izin PT Rimba Utara.<br /><br />Namun, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Agus Mulyana, mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan kapan ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu, meningat dirinya hanya memangku jabatan sebagai wakil Bupati, tetapi dihadapan ratusan masyarakat Mulyana berjanji akan menindak lanjuti permintaan masyarakat tersebut dalam waktu dekat.<br /><br />“Tolong pahami jabatan Saya, sebab Saya tidak punya wewenang mengambil keputusan tanpa ada musyawarah dari pimpinan, setidaknya menunggu Bapak Bupati tiba di Putussibau, untuk itu Saya berharap kesabaran, sebab persoalan ini Kami akan tindak lanjuti, percaya sama Saya,” ungkap Mulyana didepan masyarakat.<br /><br />Tidak puas melakukan aksi ke Kantor Bupati Kapuas Hulu, ratusan masyarakat tersebut juga langsung mendatangi Kantor DPRD Kapuas Hulu, disana mereka menyampaikan hal yang sama dimana seluruh masyarakat di Kecamata Embaloh Hulu menolak perkebunansawit maupun seluruh perusahaan berskala besar lainnya.<strong> (phs)</strong></p>