Tim pengendalian inflasi daerah Kalimantan Selatan berjuang keras untuk menahan laju inflasi Banjarmasin yang kini mencapai 8,09 persen jauh diatas angka nasional yang hanya 6,33 persen. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Kepala Bank Indonesia (BI) Banjarmasin, Khairil Anwar, di Banjarmasin pada pertemuan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kalsel di aula BI, Kamis (30/12/2010). <br /><br />"Langkah-langkah strategis harus segera dilakukan untuk menahan laju inflasi pada 2011, terutama masalah tingginya harga beras lokal," katanya <br /><br />Menurut dia, angka inflasi Kalsel 2009 hanya 3,86 persen. <br /><br />Dari data yang dihimpun, inflasi tertinggi masih terjadi pada kelompok makanan yang mencapai 17,43 persen, terutama akibat melonjaknya harga beras lokal yang mencapai lebih dua kalilipat. <br /><br />Selain melonjaknya harga beras, tambah dia, inflasi juga didorong oleh melonjaknya harga emas internasional, bawang merah, daging ayam ras, dan bahan bakar rumah tangga. <br /><br />Inflasi bisa dikelompokkan berdasarkan tiga kriteria yaitu inflasi inti atau inflasi yang cenderung menetap seperti nilai tukar dan keseimbangan permintaan dan penawaran. <br /><br />Inflasi inti tersebut mengalami penurunan dari 5,35 pada 2009 persen menjadi 5,50 persen. <br /><br />Kemudian inflasi dominan yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok makanan seperti panen, gangguan cuaca atau perkembangan harga komoditas domestik dan internasional. <br /><br />Inflasi kelompok ini meningkat tajam dari 7,87 persen menjadi 17,73 persen. Kenaikan dipengaruhi melonjaknya harga komoditas seperti padi, sayuran dan bumbu. <br /><br />Inflasi kelompok tiga yaitu inflasi yang perkembangannya diatur pemerintah seperti BBM, listrik dan telepon juga meningkat dari sebelumnya -4,32 persen menjadi 3,94 persen. <br /><br />Mengantisipasi terjadinya inflasi lebih tinggi pada 2011, kata dia, perlu ada antisipasi mengatasi paskokan bahan makanan oleh dinas pertanian, Bulog maupun dinas perdagangan. <br /><br />Melakukan penelitian bersama mengenai pola distribusi dan pembentukan harga, pengembangan sentra produktivitas sayuran dan pertanian lainnya. <br /><br />Kepala Dinas Pertanian Sriyono mengatakan, pada 2011 Kementerian Pertanian mengucurkan dana untuk pembelian komoditas lokal sebesar Rp1 triliun. <br /><br />"Saya harapkan Kalsel bisa mendapatkan jatah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membeli beras lokal dari petani," katanya. <br /><br />Dengan demikian, kata dia, bila harga beras dipasaran mahal, maka beras pembelian pemerintah bisa untuk operasi pasar menekan harga dipasaran. <br /><br />"Dengan sistem tersebut saya yakin pedagang atau tengkulak akan berpikir beberapa kali untuk mempermainkan harga," katanya. <br /><br />Menurut dia, dari hasil penelitan BPS terjadi kesenjangan harga beras yang cukup tinggi antara di petani dengan ditengkulak yaitu tidak kurang dari Rp1.250 per kilogram. <br /><br />Anggota TPID terdiri dari Biro Perekonomian Pemprov Kalsel, Dinas Perdagangan, Pertanian dan dinas terkait lainnya, Bank Indonesia, BPS, Adpel dan beberapa instansi terkait lainnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
