Tudingan Program Nice Fiktif, Tidak Benar

oleh

Pernyataan anggota DPRD Sintang Franseda terkait dengan kegiatan NICE (Nutrition Improvement Through Community Emprowerment) yang tidak ada realisasinya dimasyarakat sejak digulirkan tahun 2008 dan terkesan fiktif mendapatkan tanggapannya. <p style="text-align: justify;">Tanggapan tersebut disampaikan langsung Sigit Margoutomo selaku Consultant Planning  and Procurment program NICE wilayah kerja Sintang.<br /><br />“Kalau anggapan kegiatan Nice ini tidak langsung mengena kemasyarakat, tentulah masyarakat ini yang bisa merasakan. Bahkan kami baru saja menerima kades dari Nangamau yang disebut oleh Pak Franseda, untuk dilakukan crosscheck dan yang bersangkutan menyatakan kegiatan benar dilaksanakan tidak seperti yang diduga,” kata Sigit pada kalimantan-news.com di ruang kerjanya, Kamis (27/10/2011).<br /><br />Pada kesempatan tersebut, Sigit menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Sintang Franseda tentang alur daripada Nice belum sepenuhnya benar, bahkan dapat dikatakan salah.<br /><br />“Dana yang ada dimasyarakat desa itu bukanlah Rp 74 juta seperti yang disampaikan Bapak Franseda,” tegasnya.<br /><br />Menurut Sigit, untuk dana yang ada di desa, ADB mengalokasikan  US$15.000 yang pada saat  itu  nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Rp10.000 yang artinya sekitar Rp150 juta.<br /><br />“Namun nilai rupiah terus menguat sehingga pada saat proses pencairan dananya itu sekitar Rp135 juta sesuai dengan proposal yang disusun oleh masyarakat yang ada didesa. Artinya ada desa yang hanya menyusun dananya sekitar 120 juta ada yang 128 juta dan seterusnya, tapi ada juga yang tepat diangka 135 juta,” jelasnya.<br /><br />Dana tersebut, lanjut Sigit langsung masuk ke rekening dimasyarakat yang ada didesa. Dimana didalam rekening itu dikelola oleh 10 orang yang  disebut dengan Kelompok Gizi Masyarakat (KGM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat desa dan SK-nya ditetapkan oleh Kades setempat.<br /><br />Ditambahkan, untuk proses pencairan dananya yang masuk ke rekening masyarakat desa, dilakukan  secara bertahap sebanyak 3  tahap. Untuk tahap pertama sebesar 40%  dari total anggaran  yang diajukan dalam proposal.<br /><br />“Nilainya mungkin bervariatif. Kalau ada desa yang mengajukan sebesar Rp135 juta, berarti tahap pertamanya  mereka akan menerima sebesar 54 juta,” kata Sigit.<br /><br />Dirinya mengakui jika dana yang sudah cair dimasyarakat itu baru sampai pada  tahap pertama yang pencairannya oleh masyarakat sekitar bulan Desember 2010 dan Januari 2011. Setelah tahap pertama dilaksanakan, minimal 75%  dari anggaran yang dipergunakan pada tahap pertama sudah harus dipertanggungjawabkan,  agar dapat mengajukan untuk tahap kedua.<br /><br />“Adapun pencairan tahap kedua adalah 30% dari total anggaran yang diajukan, yang uangnya masuk kerekening masyarakat desa.Tapi dapat saya sampaikan bahwa dana untuk tahap kedua ini memang belum ada yang cair. Namun tercatat ada 53 desa yang sudah masuk di SPM di Pontianak. Kemungkinan dalam waktu dekat ini, akan segera masuk kerekening KGM,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>