Tuntut Pencairan Dana PPIP, Kades Datangi Pendopo Bupati

Sejumlah kepala desa bersama organisasi masyarakat setempat (OMS) mendatangi kediaman pendopo Bupati Sintang. Mereka datang menuntut pencairan dana program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), dan meminta Bupati mengganti pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, karena dituding menghambat proses pencairan dana PPIP. "Kami minta Plt dinas PU Sintang selaku Satuan Kerja (Satker) untuk segera di ganti sebab merekalah yang menghambat semua peroses pencairan dana PPIP di kabupaten Sintang "kata yakobus Hariyanto kades pelimping kecamatan kelam permai Selasa (10/12/2013) Di katakannya seyogyanya dana PPIP sudah harus cair. Sikap Plt Kadis PU yang dianggap menahan PIN untuk pencairan dana tersebut sangat disesalkan. Sikap demikian dinilai justru seakan menghambat pembangunan. Karena itu, lanjut dia, diusulkan kepada Bupati sudah Plt Kadis PU diganti. “Kalau tidak bisa kerja Ganti saja Plt Kadis PU. Bupati jangan takut,” kata teriakan yang muncul. Bupati Sintang Milton Crosby saat menerima kedatangan sejumlah Kades menyampaikan, proses pencairan membutuhkan proses. Pemerintah tidak ingin melanggar aturan. Karena itu, para Kades diminta bersabar. Pemerintah justru menginginkan dana tersebut segera bisa dicairkan, apalagi sekarang sudah mendekati natal. "Kami minta para kades untuk bersabar mulai hari ini juga kami segera mengutus instansi yang terkait untuk segera menangani proses pencairan"kata bupati Terpisah Plt Kadis PU Askiman ikut menanggapi tuntutan sejumlah Kades. Lantaran dituding menghambat pencairan dana PPIP. “Itu tergantung Bupati. Saya minta Kades dan OMS mengundurkan diri kalau tidak paham aturan keuangan negara. Yang perlu dipahami pemeriksaan BPK dan BPKP selalu melihat aturan serta proseduralnya, untuk pengeluaran uang negara,” kata Askiman. Askiman menambahkan, dalam DIPA, Satker masih tetap di PU Sintang. Jadi PIN pencairan dana PPIP tidak akan diserahkan Satker Provinsi jika belum ada aturan yang jelas mengatur. Pasalnya Satker itu belum diubah Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Keuangan. “Jam ini. Detik ini pun kalau kelengkapan siap, akan kami serahkan (PIN). Bahwa kami tidak menghambat. Kami selalu patuh hukum. Proses serah terima jabatan (Satker) sambil menunggu konsultasi melalui Dirjen,” kata Askiman. Askiman menambahkan PPIP juga merupakan proyek pusat. Proyek tersebut sebenarnya tidak terkait dengan PU Kabupaten. Namun PU Kabupaten dilibatkan dengan menjadi satker. “Maka kami apresiasi besar kepada pihak yang sudah membawa PPIP ke Sintang. Tapi tata kelolanya tolong difikirkan,” kata Askiman. “Pu Sintang selaku satker dan PPK juga tidak pernah dilibatkan sosialisasi dan pembentukan OMS,” tambah Askiman.(Beny)

Komentar