Tuntut Sertifikat Kepemilikan Lahan, Warga Datangi Distransos

oleh

Sebanyak 20 orang warga Trans Desa Nanga Ret UPT.14 SP4, Kecamatan Boyang Tanjung, Senin (27/06/2011), mendatangi kantor Dinas Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu (Distransos) sekitar pukul 9.00 Wib. <p style="text-align: justify;">Sekitar pukul 11.30 Wib mereka baru bisa bertemu dengan Kepala Dinas Tarnsmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan  dari 20 orang tersebut mewakili sebanyak 225 Kepala Keluarga yang terdiri dari Kepala Desa dan sejumlah perangkatnya. <br /><br />Menurut Witarsah selaku Kepala Desa Nanga Ret bahwa kedatangannya dan sejumlah warga untuk menuntut sertifikat kepemilikan lahan tersebut bukan yang pertama kalinya, namun sudah berkali-kali, tetapi belum ada kejelasan kapan sertifikat diberikan kepada masyarakat Trans di Desanya. <br /><br />Selain itu dituturkan Witarsah sejak tahun 2003 hingga tahun 2011 ini status kepemilikan lahan transmigrasi di Desa Nanga Ret tidak jelas, hal itu terbukti tidak adanya sertifikat kepemilikan lahan yang diserahkan kepada masyarakat. <br /><br />“Sudah delapan tahun status kepemilikan lahan tersebut tidak jelas, Kita belum mendapatkan sertifikat, rasanya Kita dah bosan Mas, selalu dijanji-jajikan,” tuturnya.  <br /><br />Sementara itu Kepala Dinas Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu Ir. H. Amsal Boechari,M.M didampingi sejumlah stafnya ketika menemui 20 warga tersebut mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengusulkan sertifikat yang diinginkan masyarakat tersebut, namun kata Amsal usulannya tidak pernah mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.<br /> <br />“Saya sudah berkali-kali melayangkan usulan kepusat, namun tidak pernah ditanggapi, Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak mungkin Saya yang tidak ada apa-apanya di Pusat harus mendikte Menteri, tapi yang jelas Saya sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewenangan Saya,” ungkapnya serius. <br /><br />Untuk itu kata Amsal  saat ini pihaknya terpaksa mengusulkan melalui dana APBD Kapuas Hulu, dan tinggal menunggu proses pelelangan, menurutnya untuk sementara yang akan dikeluarkan hanya sertifikat Lahan Perkarangan (LP) sebanyak 225 KK untuk Desa Nanga Ret, sementara untuk sertifikat lahan lainnya  dilakukan secara bertahap, dan akan tetap diusulkan ke Pemerintah Pusat.<br /> <br />Mendengar penjelasan Kepala Distransos tersebut, para warga Desa Nanga Ret merasa tidak puas, mereka meminta Distransos mengeluarkan surat rekomendasi kepada masyarakat untuk mengurus hal tersebut langsung ke Pemerintah Pusat bahkan mereka berencana akan menghadap Menteri guna meminta kejelasan. Hingga akhirnya Kepala Distransos menggabulkan permintaan mereka dengan memberikan surat pengantar.<br /> <br />Ditemui sejumlah Wartawan Kepala Dinas Transmigrasi dan Sosial Kapuas Hulu Ir. H. Amsal Boechari, M.M mengatakan bahwa kendala hingga saat ini tidak keluarnya sertifikat yang menjadi tuntutan warga tersebut karena faktor dana, menurutnya selama ini Pemerintah Pusat belum ada memberikan dana untuk sertifikat lahan, dari Pemerintah Provinsipun kata Amsal tidak ada sama sekali.<br /> <br />“Inilah kenyataanya dimana Pemerintah Pusat belum ada dana untuk itu, berkali-kali Kita usulkan tetapi tidak ada respon, untuk itu Kita berharap masyarakat tetap bersabar, karena hal tersebut terpaksa dianggarkan melalui APBD, hanya saja menunggu proses,” jelasnya. <br /><br />Ketika ditanyakan apakah penganggaran tersebut tidak tumpang tindih dana APBD dan APBN, Amsal dengan tegas mengatakan tidak mungkin tumpang tindih, sebab jika menunggu dana Pusat kapan Sertifikat tersebut terealisasi. <br /><br />“jikapun ada dana dari Pusat Kita geser ke lokasi trans yang lain,” cetusnya. <br /><br />Terkait surat pengantar yang akan dikeluarkan Distransos kepada masyarkat Desa Nanga Ret untuk menghadap ke Pemerintah Provinsi dan Pusat, Amsal mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja, sebab katanya Menteri itu Bapak masyarakat juga. <br /><br />“Jadi tidak ada salahnya, toh menteri itu Bapak mereka juga, silahkan saja, biar merekapun tahu persis kendala yang terjadi selama ini, tetapi Saya selalu mengatakan bahwa permasalahan ini mesti dibicarakan dengan kepala dingin bukan dengan emosi, kan realisasi sertifikat tersebut hanya tinggal menunggu proses pelelangan, yang Kita minta kesabaran dari masyarakat,” pintanya. <br /><br />Sementara itu untuk jumlah atau besarnya dana yang diangarkan melalui APBD untuk pembuatan sertifikat 225 LP Desa Nanga Ret, Amsal enggan menyebutkannya dengan alasan lupa.<br /><br />”Waduh untuk besarnya anggaran tersebut Saya tidak tahu, lupa. Yang jelas sertifikat tersebut akan segera terealisasi,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>