Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Abdul Kadir menilai kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah itu perlu ditingkatkan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). <p style="text-align: justify;">"Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kemampuan UMKM, agar produk yang dihasilkan tidak kalah bersaing dengan barang impor. Kerajinan dan makanan olahan lokal harus bisa menjadi komoditi yang bisa diandalkan dan memiliki daya saing," katanya di Sampit, Selasa.<br /><br />Pemerintah daerah juga harus terus menggalakkan UMKM agar produk-produk lokal, khususnya di Kabupaten Kotim, tidak tergerus oleh barang-barang impor.<br /><br />"Agar produk-produk lokal tersebut semakin diminati, diperlukan adanya pembenahan, baik dari segi kualitas maupun kemasannya. Dengan demikian lebih menarik minat para pembeli," ucapnya.<br /><br />Abdul Kadir meminta agar Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dapat memberikan pembinaan lebih intensif lagi kepada para pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan SDM-nya yang akan berdampak pada hasil atau buah karya mereka.<br /><br />"Kami dari Komisi II siap mendampingi Diskop UMKM memberikan pembinaan. Ya, kalau sudah kemasan bagus, kualitasnya terjamin, produk lokal pasti tak akan kalah bersaing dengan produk lainnya di Indonesia," katanya.<br /><br />Selain pemerintah, UMKM juga perlu mendapatkan dukungan dari perbankan dan pemkab perlu terus mendukung pemberdayaan sektor UMKM melalui tugas dan fungsinya masing-masing.<br /><br />Pemkab memberikan pelatihan, sedangkan perbankan bertugas memberikan akses pendanaan kepada sektor ini.<br /><br />"Pemkab bersama perbankan harus bersinergi membangun ekonomi melalui berbagai sektor, terutama sektor UMKM. Banyak pelaku usaha yang kekurangan modal usaha sulit untuk bangkit," kata dia.<br /><br />Guna mempercepat pembangunan daerah, pemkab sebagai pengambil kebijakan pembangunan harus selalu mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagai unsur dalam pemerintah daerah, bisnis, organisasi nirlaba dan penduduk lainnya.<br /><br />Lintas pelaku UMKM maupun usaha lainnya harus bekerjasama untuk membuat kerangka kerja formal dan informal atau lembaga untuk mendorong interaksi dan mengatur hubungan antar lembaga. Begitu juga dengan adanya pelatihan usaha, UMKM akan kembali bangkit dan tentunya dengan dukungan dari perbankan. (das/ant)</p>
