Universitas Trisaksi Terancam Di Eksekusi

oleh

Ketua Senat Universitas Trisakti Prof HA Prayitno mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda atau membatalkan rencana eksekusi 19 Mei 2011 terkait sengketa kepemilikan dengan Yayasan Trisakti karena akan merugikan proses belajar mengajar bagi 22 ribu mahasiswa. <p style="text-align: justify;">Ketua Senat Universitas Trisakti Prof HA Prayitno mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda atau membatalkan rencana eksekusi 19 Mei 2011 terkait sengketa kepemilikan dengan Yayasan Trisakti karena akan merugikan proses belajar mengajar bagi 22 ribu mahasiswa.<br /><br />"Ada 22 ribu mahasiswa ditambah dosen dan karyawan yang terancam tidak boleh masuk serta melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (belajar mengajar) di universitas Trisakti," katanya usai bertemu ketua MPR Taufiq Kiemas di gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis.<br /><br />Rombongan Senat Universitas Trisakti bertemu Ketua MPR Taufiq Kiemas untuk mengadukan rencana eksekusi Universitas Trisakti oleh PN Jakbar pada 19 Mei 2011 mendatang terkait gugatan oleh Yayasan Trisakti.<br /><br />Lebih lanjut Prayitno menjelaskan PN Jakbar telah memutuskan mengabulkan gugatan Yayasan Trisakti dan menyatakan Yayasan Trisakti sebagai pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti.<br /><br />Selain itu juga menghukum para tergugat (dosen dan karyawan Universitas Trisakti) tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua kampus Trisakti dengan alasan apapun dan dilarang melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemennya untuk semua jenjang program di kampus A Trisakti Jl Kyai Tapa No 1 Grogol Jakarta Barat.<br /><br />"Jadi tanggal 19 mei nanti akan ada eksekusi sehingga seluruh dosen, pimpinan, karyawan dan mahasiswa tak boleh masuk kampus," kata Prayitno.<br /><br />Karena itulah, tambahnya Senat Universitas Trisakti mengadukan hal ini ke ketua MPR. Prayitno menginginkan adanya pembatalan atas keputusan tersebut.<br /><br />"Kami juga meminta ke Mendiknas agar Universitas Trisakti dijadikan universitas negeri. Kami sudah otonom, bisa membiayai diri sendiri, jadi tidak akan membebani keuangan negara," kata Prayitno.<br /><br />Prayitno menjelaskan bahwa seluruh tanah di lokasi universitas Trisakti tersebut merupakan aset negara, sehingga yayasan Trisakti tidak bisa mengambil alih.<br /><br />"Masalahnya memang dulu ada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daub Yoesoef yang menyatakan aset negara terserbut diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Trisakti," kata Prayitno.<br /><br />Namun tambah Prayitno SK Men P dan K tersebut cacat hukum karena yang memiliki wewenang untuk itu adalah Menkeuangan.<br /><br />Sementara Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan apapun Universitas Trisakti adalah aset bangsa.<br /><br />"Trisaksi sudah menghasilkan alumni 100 ribu orang lebih dan merupakan salah satu universitas terbaik di Jakarta," kata Taufiq.<br /><br />Karena itu tambahnya sayang kalau diambil oleh orang lain. Sementara mengenai usulan agar Trisakti dijadikan universitas negeri, Taufiq menyatakan hal itu baik.<br /><br />"Negara tidak usah capai-capai bikin universitas, Ini sudah bisa jalan sendiri," katanya.<br /><br />Selain "mengadu" ke Ketua MPR, senat Universitas Trisakti juga akan bertemu Komisi Yudisial, Menteri Pendidikan Nasional dan Mahkamah Konstitusi. (Eka/Ant)</p>