Unpar Gelar Diskusi Publik Uu Tentang Kehutanan

oleh

Fakultas Hukum Universitas Palanngka Raya (Unpar) menggelar diskusi publik bertema tinjauan yuridis Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum dan implikasinya bagi perkembangan investasi di Kalimantan Tengah (Kalteng). <p style="text-align: justify;">Diskusi publik tersebut digelar pada Senin (13/12) di Gedung Rektorat Unpar, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), kata Dosen Fakultas Hukum Unpar H.M Rakhmadiansyah Bagan, di Palangka Raya, Kamis. <br /><br />"Kami sebagai orang akademik menilai UU tentang kehutanan saat ini belum bisa memberikan kepastian hukum untuk para investor yang ada di Kalteng, karena revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) kawasan setempat masih belum disahkan," katanya. <br /><br />Menurutnya, saat ini banyak investor yang sudah menanamkan investasinya di Kalteng khususnya yang bergerak pada bidang perkebunan, pertambangan, dan perkayuan. <br /><br />Namun para pengusaha tersebut sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan kepastian jaminan hukum apabila ternyata lokasinya berbenturan dengan RTRWP sedangkan izin sudah lengkap. <br /><br />Ia mengatakan, dampaknya dari hal itu mengakibatkan investor tidak akan ada yang mau untuk berinvestasi di Kalteng, karena pemerintah daerah setempat belum bisa memberikan kepastian hukum untuk para pengusaha tersebut. <br /><br />"Oleh karena itu kami merasa diskusi publik mengenai hal tersebut perlu diadakan dengan mengundang para ahli dan semua kalangan terkait untuk membicarakan serta mencari penyelasainnya dengan duduk di satu meja agar dunia bisnis atau perekonomian di Kalteng lebih maju," ucapnya. <br /><br />Rakhmadiansyah yang juga merupakan panitia diskusi publik tersebut menilai, bahwa kemajuan perekonomian di Kalteng saat ini hanya jalan ditempat dan berdampak pada masyarakat luas. <br /><br />Pihaknya menjelaskan, dari tahun 2006 UU tentang kehutanan tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk para investor, dan nasib para pengusaha itu apabila lokasinya bertentangan dengan RTRP Kalteng masih belum jelas bagaimana pemerintah menyikapinya. <br /><br />"Kami mengharapkan, hasil dari diskusi publik itu nantinya bisa menjadi pemikiran pemerintah daerah sebagai regulator untuk menyelesaikan permasalaham tersebut, kecuali kalau semua kalangan menerima bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berjalan baik. Namun bagi kami hal ini sangat memprihatinkan," ujarnya. <br /><br />Rencananya diskusi akan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kalteng Syahrin Daulay, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Kepala Polda Kalteng, Praktisi Perizinan Hernandy R Karli, Pakar Hukum Kehuatan Sadino, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Firman Subagyo. <br /><br />"Kami mengundang seluruh stakesholder dari unsur DPRD kabupaten/kota, kalangan pemerintahan, pengusaha yang bergerak pada perkebunan, perkayuan, dan pertambangan, serta LSM atau masyarakat yang ada di Kalteng untuk datang pada cara tersebut yang dimulai dari pukul 08.00 – 15.50 WIB," ujarnya.<strong> (das/ant)</strong></p>