Usulan Saat Musrenbang Harus Perhatikan Azas Manfaat

oleh

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen yang sering menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di sejumlah daerah. Beragam usulan masuk dari tingkat desa. Kini persoalannya berapa peluang usulan ini kemudian terealisasi pada tahun depan. <p style="text-align: justify;">Berkaitan dengan hal tersebut, Kluisen menyarankan agar dalam penyampaian usulan, tetap memperhatikan asas manfaat. Ia mengungkapkan tak jarang ada usulan maupun realisasi pembangunan yang justru sebenarnya tak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat setempat.<br /><br />“Ada yang usulkan WC umum di kampung, tapi setelah terbangun justru malah terbengkalai, karena tak ada yang memelihara. Begitu pula saat ada pembangunan steigher di desa yang malah tak dipakai masyarakat atau tak difungsikan,” ungkapnya, belum lama ini.<br /><br />Kluisen menilai, untuk usulan seperti WC atau steigher lebih baik disesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing. Menurutnya, mungkin lebih baik didata rumah tangga miskin yang tak miliki WC dan diberikan bantuan material untuk membuatnya.<br /><br />“Begitu pula untuk steigher, kalau masyarakat hanya butuh tangga untuk turun ke lanting sungai, lebih baik dibuatkan tangga saja. Nanti dihitung berapa kebutuhannya, nah anggaran ini dialokasikan ke sana,” ujarnya.<br /><br />Sementara itu, Legislator DPRD Provinsi Kalbar asal Melawi, Amri Kalam yang ikut hadir dalam Musrenbang Kecamatan Nanga Pinoh mengatakan usulan pembangunan memang susah untuk terealisasi kalau tidak bertemu langsung dengan para pemegang kebijakan.<br /><br />“Tapi usulan yang disampaikan langsung keatas tersebut tidak bisa terukur. Yang terukur itu adalah melalui kebijakan perencanaan seperti melalui Musrenbang ini. Karena sudah seharusnya pola usulan itu bottom up, bukan sebaliknya,” ucapnya.<br /><br />Disisi lain kata dia, masyarakat juga harus bisa memaklumi, bahwa tak semua yang diusulkan oleh masyarakat dan kepala desa melalui Musrenbang masuk semua dalam pelaksanaan pembangunan. Namun dengan kondisi keuangan daerah, tentunya tidak bisa semua usulan masyarakat bisa direalisasikan. <br /><br />“Pemerintah nantinya yang akan menentukan mana yang prioritas. Tidak mungkin semuanya dikerjakan dalam satu tahun anggaran,” jelasnya. (KN)</p>