Usulan Tak di Akomodir Lima Kades Ancam Tidak Ikut Musrembang

oleh

Lima Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sungai Tebelian ancam tidak akan mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016. <p style="text-align: justify;">Mereka kesal lantaran berulang kali usulan dari desa tak diakomodir. Lima Kades itu meliputi, Kades Perembang Martiyansah, Kades Merarai Dua Budi Baskoro, Kades Laman Raya Bagui, Kades Merarai Satu Paimin, dan Kades Manter Karsim.<br /><br />“Percuma ikut Musrenbang kalau sampai di kabupaten usulan kami tidak diakomodir.  Letih nulisnya saja. Ajukan ini dan itu tapi tidak ada hasilnya,” ungkap Kepala Desa Perembang Martiyansah didampingi empat Kades lainnya,  ketika di Sintang, Selasa (3/3/2015).<br /><br />Martiyansah mencontohkan usulan pembangunan jalan di Perembang. Sejak 2013 jalan dengan panjang sekitar 3 kilo meter itu diusul dalam Musrenbang desa maupun kecamatan, namun tak diakomodir.  Usulan kembali dilakukan saat Musrenbang 2014, namun lagi-lagi tak diakomodir. Dan Musrenbang 2015 kembali diusulan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.<br /><br />“Kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan. Selama ini masyarakat dan desa swadaya memperbaikinya. Namun karena keterbatasan dana, perbaikan hanya sifatnya sementara dan tidak mampu bertahan lama. Kini jalan kembali rusak,” kata Martiyansah.<br /><br />Padahal, lanjut dia, jalan itu merupakan akses utama yang menjadi penghubung beberapa desa lainnya, seperti Nobal, Sabang Surai, Laman Raya, Merarai Dua maupun Merarai Satu.<br /><br />“Kami sudah sepakat, kalau sampai Musrenbang 2015 ini usulan desa tidak kunjung diakomodir, kami memilih tidak akan mengikuti Musrembang 2016, baik itu Musrenbang desa maupun kecamatan,” ancam Martiyansah.<br /><br />Ancaman Martyansah cukup beralasan. Selaku kepala desa, ia dituntut masyarakat dan pihak kecamatan maupun kabupaten untuk melakukan pembangunan di desa. Namun apa yang ia perjuangkan, tidak diakomodir oleh pihak kabupaten. “Apa yang kita usulkan itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Dan usulan itu datang dari masyarakat. Harusnya pemerintah kabupaten bisa memprioritaskannya,” beber Martiyansah.<br /><br />Ia juga mempertanyakan konsep pemerataan pembangunan yang digaungkan pemerintah kabupaten. Menurutnya konsep tersebut hanya retorika belaka. Pembangunan masih pilih kasih.<br /><br />“Saya kecewa. Kenapa ada desa yang proyeknya menumpuk, sementara beberapa desa lainnya sama sekali tidak ada. Ini namanya bukan azas pemerataan tapi diskriminasi,” tegasnya.<br /><br />Menurut Martiyansah tahun ini desa yang ia pimpin sama sekali tidak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. “Jadi, apa gunanya kami ikut Musrenbang. Jalan yang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat saja tidak diakomodir,” imbuhnya.<br /><br />Hal senada diungkapkan Kepala Desa Laman Raya, Bagui. Ia kecewa karena tahun ini desa yang ia pimpin bernasib sama dengan Desa Perembang, yakni sama-sama tidak mendapatkan proyek pembangunan.<br /><br /> “Ini aneh. Macam mana desa mau maju kalau usulan dari desa tidak diakomodir. Emang, bangunnya mau pakai apa,” ujar Bagui.<br /><br />Menurutnya prioritas pembangunan yang diperlukan masyarakat adalah infrastruktur jalan. Keberadaan jalan menjadi kunci kemajuan desa, sebab ekonomi akan tumbuh bila akses mobilisasi dan transportasi lancar. Saat ini masyarakat kesulitan mengangkut hasil pertaniannya karena jalan rusak. Pengaruh lainnya, biaya hidup tinggi. “Kita belum bicara usulan lainnya yang dperlukan masyarakat. Jalan yang merupakan kunci utama pembangunan saja tidak mampu diakomodir pemerintah, macam mana mau sarana dan prasaranan lainnya, seperti pendidikan ataupun kesehatan,” kata Bagui.<br /><br />Ia minta pemerintah kabupaten, khususnya Bupati Sintang, melakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang yang sudah dilakukan. Sejatinya, realiasai dari Musrenbang adalah apa yang diusulkan masyarakat melalui desa.<br /><br />“Masalah ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai Musrenbang itu hanya serimonial belaka. Kalau demikian, lebih baik tidak ada lagi Musrenbang,” pungkasnya. (tmt)</p>