Untuk mendapatkan tunjangan daerah khusus, para Guru melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu diminta untuk mengusulkan data yang valid melalui Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) hal ini tentunya untuk mempermudah Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dalam mengeluarkan SK. <p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan oleh Isnandar, ST selaku Ketua Komisi A, Anggota DPRD Kapuas Hulu yang membidang dunia pendidikan, kepada Wartawan.<br /> <br />Menurut Isnandar bahwa Tahun 2010 lalu Kapuas Hulu mendapatkan kouta sebanyak 1.178 orang Guru khusus untuk tunjangan daerah khusus, namun yang diusulkan tidak mencapai kouta yang ditetapkan. Sehingga pada Tahun 2011 ini Kapuas Hulu mendapatkan kouta sebanyak 430 orang, dan akibat data yang tidak valid dari 430 orang Guru yang diusulkan hanya 168 orang Guru yang benar-benar sesuai menurut data, sementara sisanya tidak bisa terdata, akibatnya terbit SK yang namannya tidak ermasuk dalam Guru Daerah Khusus. <br /><br />“Yang lebih penting itu memang data yang valid, Saya sudah sering mengingatkan agar Instansi terkait dapat memperbaiki kinerjanya, karena selama ini Saya nilai kelemahan Dinas Pendidikan Kapuas Hulu yiatu masalah data, kalau datanya valid Saya rasa tidak ada masalah SK terbit pasti sesuai dengan apa yang diusulkan,” tuturnya. <br /><br />Tidak hanya itu selaku Ketua Komisi A, Isnandar juga menilai bahwa Kapuas Hulu merupakan mayoritas daerah terpencil untuk itu diminta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat kedepan menambah kouta untuk Tunjangan Guru Daerah terpencil. <br /><br />“Selama ini Kita patut bersyukur kouta Kita cukup besar, Cuma mengingat Kapuas Hulu ini mayoritas daerah terpencil, Kita minta Dinas Pendidikan Provinsi untuk menambah kouta Kapuas Hulu, hanya saja yang perlu Kita genahkan di Kapuas Hulu ini yaitu data yang valid, karena itu kuncinya, kalau data tidak valid bagaimana Kita mau usulkan,”tandasnya.<strong>(phs)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
