Wabup Sintang, Buka Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi

oleh

Menyalahgunakan hak uang Negara untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan criminal atau yang biasa disebut korupsi, untuk mengantisipasi pemegang hak wewenang keuangan Negara maka dari itu Wakil Bupati Sintang membuka kegiatan sosialisasi aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sintang, yang didampingi Kepala BPKP, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan beberapa kepala SKPD, Forkopimda yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, bertempat di Gedung Pancasila, Rabu (30/3). <p style="text-align: justify;">Dalam sambutan Askiman selaku Wakil Bupati Sintang, mengatakan dalam pengelolaan tata keuangan kita harus maksimal mungkin untuk dapat menetapkan anggaran yang akan digunakan  sebagai pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan Negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan administrasi sesuai dengan apaya yang dilaksanakan, di setiap langkah kegiatan dalam mengelola keuangan Negara tentunya harus didukung dengan data dan informasi yang cukup, jelas, dan terencana, semua kegiatan kita tentunya dilengkapi dengan dokumen yang ada, termasuk dokumen visual yang ada dilapangan, apa bila semua ini dapat kita laksanakan dengan terencana dan berstruktur, apapun yang terjadi tidak akan memberatkan di posisi kita, ungkap Askiman.<br /><br />Lanjut Askiman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penataan tata kelola keuangan, yaitu seperti tindakan hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, kedua pengaruhi pelaksanaan tugas tidak terlepas pola kebijakan politik, kondisi daerah dengan ketebatasan anggaran yang ada, dalam pelaksanaan haruslah patuh terhadap” tambahnya.<br /><br />“Setiap pengelolaan anggaran harus lah ditata dengan sebaik mungkin dengan cara mengurus administrasi dengan baik, kerjakan proyek sesuai ketentuan yang berlaku, jangan ada timpang tindih terhadap proses penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan dikabupaten Sintang harus benar terstruktur ternceeana, walaupun baik dalam pelaksanaan jika tidak ada asas pemanfaatan maka akan rugi” Kata Askiman <br /><br />“kepada perangkat desa, SKPD terkait tentang pengelolaan tata keuangan Negara, diharapkan dalam membuat rancangan APBD haruslah sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku, harus sesuai dengan sistem mekanisme yang tepat, tidak ada lagi konsultan APBDes, tidak ada lagi konsultan SPJ untuk kedepannya, serta harus membentuk satu tim terpadu dalam melakukan semua tahapan perencanaan keuangan tingkat desa, tidak ada lagi berbeda pendapat antar SKPD dalam mengelola keuangan, dengan demikian keuangan akan tertata dengan baik, sehingga terhindar dari yang namanya tindakan criminal mencuri hak uang Negara atau korupsi. “harapnya.<br /><br />Masih kata Askiman, Memberikan  pertanggung jawaban desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk menyusun ABPD secara teknis, dengan demikian yang selalu menciptakan kondisi yang lebih baik lagi. <br /><br />Kemudian Ketua Panitia Penyelenggara, Herkulanus Roni mengatakan, Mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkepastian, menjunjung tinggi aturan yang berlaku, meningkatkan pemahaman pejabat pelaksana teknis kegiatan di Pemerintahan tentang jenis korupsi, tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan di setiap instansi pemerintahan tanpa ada merugikan keuangan Negara, Meningkatkan upaya percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, meningkatkan pengawasan Aparatur Sipil Negara, penyelenggaran pemerintahan desa, agar tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing, serta mengiplementasikan tindakan korupsi di pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat menciptakan good government. Kata Roni.<br /><br />Lanjut Roni, narasumber yang berasal dari, BPKP Prov Kalbar, Kejaksaan Negeri Sintang, Kepolisian Sintang dengan jumlah peserta 900 orang yang berasal dari pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, para Camat yang ada di Kabupaten Sintang, Lurah, Kepala Desa, BPD, kepsek, mahasiswa,  yang ada di Kabupaten Sintang serta materi yang akan disampaikan seperti tentang tindak pidana korupsi, cara mengantisipasi korupsi, serta jenis-jenis tindak pidana korupsi, tambah Roni.(Hms)</p>