Wabup Sudiyanto Antar LKPJ APBD Tahun 2020 Kepada DPRD

oleh

SINTANG, KN – Wakil Bupati Sintang Sudiyanto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sintang Masa Persidangan II Tahun 2021 pada Kamis, 8 Juli 2021 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang dengan agenda Penyampaian Bupati Sintang terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Heri Jambri tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan Pidato Pengantar Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

Sudiyanto menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dan disusun untuk memenuhi amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 320 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Apresiasi saya sampaikan atas sinergitas, kerja sama, kerja keras, dan partisipasi dari seluruh pimpinan dan anggota dewan, rekan-rekan di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang serta seluruh komponen masyarakat dalam dalam mengawasi dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang positif,” ucap Sudiyanto.

Sampai dengan tahun anggaran 2020 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang 9 (sembilan) kali secara berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Barat. Ini merupakan prestasi bersama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020, telah disusun sesuai dengan amanah dan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020, secara khusus tentang Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan perbandingan antara target anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2020, sehingga akan menghasilkan silpa atau selisih lebih penggunaan anggaran.

“Dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan sebesar RP.46,13 milyar. Silpa menggambarkan secara umum bahwa realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan sedangkan belanja terdapat efisiensi penyerapan atau terdapat penganggaran kembali kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2020,” terang Sudiyanto.

Laporan perubahan saldo anggaran menggambarkan kenaikan atau penurunan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dengan silpa tahun ini. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menunjukkan bahwa silpa tahun 2020 sebesar rp.46,13 milyar, jika dibandingkan dengan silpa tahun anggaran 2019 sebesar rp144,84 milyar. Maka terjadi penurunan silpa rp.98,71 milyar atau sebesar 68,15 persen.

“Laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 telah kami sampaikan dan saya menyadari bahwa yang kami sampaikan belum sempurna karena masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan dari BPK-RI karena masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kami dan jajaran pemerintah kabupaten sintang akan terus berupaya menjadi lebih baik dan berupaya terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Ia menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa tugas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sintang selama pada tahun anggaran 2020, ada hal-hal di luar jangkauan kewenangan, serta keterbatasan sumber daya yang Pemerintah Kabupaten Sintang miliki. Khususnya pada sumber dana, serta kondisi di luar perhitungan atau prediksi yang menjadi tolak ukur sebelumnya. Ia menyebut pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia.

“Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan, dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah sangat cepat berubah, maka dari itu kita berharap supaya wabah ini cepat berlalu sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Sintang dapat dilanjutkan dengan situasi yang lebih kondusif. Kritik dan saran, akan terus kita butuhkan dan nantinya akan kita jadikan pertimbangan, serta prioritas perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan apbd di tahun-tahun yang akan datang sehingga lebih baik, lebih akuntabel dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (*)