WABUP TATAP MUKA DENGAN PNS DI KETUNGAU TENGAH

oleh
oleh

Wakil Bupati Sintang Ignasius Juan bertatap muka dengan PNS di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Ketungau Tengah pada Rabu, 9 Februari 2011. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Camat tersebut dimaksudkan untuk memberikan semangat dan peringatan kepada PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada bangsa dan negara, terkait adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan. <p>Wabup menuturkan bahwa adanya keluhan masyarakat akan tidak optimal pelayanan yang diberikan oleh PNS di kecamatan  ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang untuk menyelesaikan banyak persoalan di desa dan kecamatan yang sebenarnya masalah tersebut bisa diselesaikan di tingkat desa dan kecamatan.</p> <p>“Camat dan seluruh jajarannya diwajibkan untuk membantu tugas kepala daerah dalam pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan. Jadi saya minta semua PNS di seluruh kecamatan tidak terpengaruh dengan masalah kepemimpinan. Dan saya minta semua pegawai merapatkan barisan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu yang bertugas di Kantor Camat, Puskesmas dan pendidik” pinta Wabup.  </p> <p>Wabup juga minta PNS bantu meluruskan isu-isu yang tidak  benar dan merugikan masyarakat. Nah, terkait dengan adanya informasi adanya warga Malaysia yang menikah dengan warga Indonesia di wilayah perbatasan, lalu sekarang sudah mendapatkan KTP Indonesia, saya minta pemerintah kecamatan untuk  mengingatkan kepala desa yang berada di perbatasan yang dengan mudahnya memberikan rekomendasi untuk mereka membuat Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sintang. Karena prosesnya tidak mudah sehingga saya minta jangan dulu diberikan.   </p> <p>Binjai Kacab Dinas Pendidikan Ketungau Tengah berharap ada perhatian terhadap mereka terkait fasilitas kantor untuk operasional. “kalau bisa Kacabdiknas diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Saya juga punya usul agar penjaga sekolah ditiadakan saja lalu diganti dengan Tata Usaha Sekolah. Terkait adanya tunjangan guru perbatasan kami minta agar penerimanya dipertegas. Karena banyak guru di perbatasan yang tidak mendapatkan tunjangan itu” pintanya.</p> <p> </p>