Wacana Ibu Kota Negara Perlu Dipertajam

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) perlu dipertajam dan dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan keinginan masyarakat asli daerah tersebut. Tokoh masyarakat Kalteng Lukas Tingkes di Palangka Raya, Rabu mengatakan, wacana Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan Negara perlu dipertajam, dipertimbangkan secara matang dan memperhatikan keinginan dan respon masyarakat asli daerah. Hal tersebut disampaikan Lukas dalam kegiatan "Seminar Nasional Merespon Wacana Persiapan Kota Palangka Raya Sebagai Ibu Kota Pemerintahan", dengan tema untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang adil merata serta berkelanjutan. "Kami sangat mendukung wacana tersebut, namun pemerintah pusat harus menjelaskan secara detail pelaksanaannya seperti apa, di samping dipertimbangkan kesiapan masyarakat asli daerah jangan sampai terpinggirkan," katanya. Lukas mengungkapkan, masyarakat Kalteng khususnya Kota Palangka Raya tidak ingin ketika ibu kota pemerintahan dipindahkan, keberadaan mereka tersingkirkan atau termarjinalkan oleh para pendatang. Selain itu, nilai-nilai kebudayaan dan adat isitiadat daerah juga harus bisa dipertahankan apabila Palangka Raya ingin dijadikan ibu kota pemerintahan. "Syarat utama yang diinginkan masyarakat adalah budaya suku Dayak di Kalteng tidak boleh luntur. Kemudian pemerintah pusat juga harus bisa mempertegas atau mempertajam sistem pelaksanaan wacana itu ketika akan dilaksanakan," ucapnya. Pihaknya meminta pemerintah pusat tidak hanya selalu melakukan kegiatan seminar mengenai wacana tersebut, melainkan juga memaparkan program dan menjelaskan ketika wacana pemindahan ibu kota itu jadi dilaksanakan. Senada dengan Lukas Tingkes, Prof H KMA M Usop mengatakan sebaiknya pemerintah pusat membangun kota baru di kawasan Provinsi Kalteng, sehingga penataannya lebih mudah dan banyak daerah yang memiliki kawasan potensial sebagai ibu kota pemerintahan. "Kami khawatir, kalau ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Palangka Raya, dalam kurun waktu 50 tahun kondisi itu akan sama seperti Jakarta," katanya. Oleh karena itu, tambah Usop, sebaiknya pemerintah pusat membangun kota baru yang lokasi berada di tengah-tengah antara Palangka Raya dengan kabupaten lain seperti Katingan. Kalteng memiliki kawasan yang cukup luas untuk membangun suatu daerah baru, tentu saja lokasinya harus berdekatan dengan kota atau kabupaten lainnya di provinsi ini, tambah Usop. Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Diran menyatakan, pada intinya masyarakat Kalteng mendukung ibu kota pemerintahan dipindahkan ke kawasan Palangka Raya dan sekitarnya. Ahmad Diran mengatakan, semua itu dilakukan tanpa mengabaikan nilai kebudayaan, adat-istiadat, serta keberadaan masyarakat lokal harus tetap dipertahankan jangan sampai tersingkirkan. "Kami tidak ingin bila wacana itu menjadi dilaksanakan, yang menjadi korban adalah masyarakat asli daerah. Diharapkan pemerintah pusat juga bisa mempertajam dan memperjelas bagaimana sistem dari pelaksanaannya nanti," ujar Diran. Staf Khusus Presiden M Mas’ud Said menjelaskan, kehadirannya dalam seminar tersebut untuk menampung masukan dari berbagai kalangan pejabat, akademisi, dan tokoh masyarakat Kalteng mengenai wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya. "Tentu saja wacana ini harus dipertajam dan dipertimbangkan dengan serius, sebab untuk melaksanakannya tidak mudah. Oleh karena itu, diharapkan hasil seminar ini kita tampung sebagai masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah," katanya. (das/ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan