Wacana Pembentukan Komisi Informasi DPRD Sintang Sambut Baik

oleh

Meski masih sebatas wacana yang sering dilontarkan kelompok organisasi masyarakat sipil, keinginan untuk membentuk Komisi Informasi semakin menguat lantaran anggota Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang ikut memberikan dukungan. <p style="text-align: justify;">“Itu wacana bagus, jelas kita sambut baik karena siapa yang tidak ingin pemerintahan ini bisa berjalan dengan akuntable dan transparan, ini bagian dari cita-cita reformasi,” kata Ginidie, Anggota DPRD Kabupaten Sintang kepada kalimantan-news.com, belum lama ini.<br /><br />Legislator asal daerah pemilihan Serawai-Ambalau ini mengatakan gagasan untuk membentuk Komisi Informasi itu sudah selayaknya diwujudkan karena beleid keterbukaan informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan ruang kepada daerah untuk membentu komisi itu.<br /><br />“Mungkin komisi lainnya yang diatur undang-undang masih bisa dikesampingkan, tetapi Komisi Informasi ini penting karena kita ingin pemerintahan di kabupaten bisa berjalan bersih dan berwibawa,” tukasnya.<br /><br />Jadi menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan ini, tidak ada alasan pemerintah daerah tidak memfasilitasi pembentukan komisi tersebut di Sintang.<br /><br />“Ini sangat prinsip, tidak ada alasan pemerintah tidak merealisasikan dan menyegerakan pembentukannya,” kata dia.<br /><br />Apalagi menurutnya saat ini masih belum masuk sesi pembahasan batang tubuh anggaran 2012 sehingga masih ada peluang untuk diakomodasi dalam anggaran jika pemerintah daerah berencana merealisaskan Komisi Informasi 2012 mendatang.<br /><br />“Kalau memang harus didukung anggaran daerah untuk menjalankan fungsi komisi, kami siap mendukung itu,” yakinnya.<br /><br />Ia mengatakan ide pembentukan komisi itu sangat konstruktif  untuk membangun budaya keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan sehingga sangat diharapkan organisasi masyarakat sipil yang selama ini terus mewacanakan pembentukan komisi bisa menyingkronkan gagasan tersebut dengan pihak eksekutif.<br /><br />“Bila perlu secepatnya, artinya ada upaya dari kelompok masyarakat sipil untuk mempercepat proses sehingga target mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang bisa tercapai,” kata dia.<br /><br />Sementara, Juru Bicara Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Publik (Pokja KIP) Kabupaten Sintang, Morjiri mengatakan lahirnya UU KIP nomor 14 tahun 2008 membuka harapan baru bagi masyarakat yang telah lama mendambakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahannya bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.<br /><br />“Regulasi itu menjami masyarakat lebih mudah mengakses beragam informasi penyelenggaraan pemerintahan terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik,” ucapnya.<br /><br />Selama ini kata dia, informasi penyelenggaraan pemerintah terutama sektor publik seakan dimonopoli oleh kelompok tertentu yang cenderung dekat dengan lingkar kekuasaan.<br /><br />“Bayangkan, dokumen APBD saja seperti buku suci, hanya untuk segelintir orang, belum lagi dokumen proyek pembangunan yang sebenarnya bisa  digunakan untuk efektivitas pengawasan oleh masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Ia juga mencontohkan perencanaan pembangunan kawasan yang dilakukan pemerintah daerah, hanya orang-orang tertentu saja yang berada dalam lingkaran perencanaan yang mengetahui pembangunan apa yang akan dilakukan dalam sebuah kawasan.<br /><br />“Yang terjadi kemudian, lahan yang berada di titik perencanaan dibeli pejabat dengan harga murah untuk kemudian dijual lagi ke pemerintah dengan harga fantastis, padahal kalau pemilik lahan awal tahu mengenai perencanaan itu, maka saya yakin ia tidak akan menjual lahannya,” kata dia.<br /><br />Keterbukaan informasi di pemerintahan menurutnya sangat diperlukan ketika pemerintah benar-benar berniat untuk menyelengarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<br /><br />“Komisi Informasi adalah solusinya, ketika ada hambatan untuk mengakses informasi yang boleh di akses di pemerintahan, masyarakat bisa menyelesaikan sengketa informasi itu melalui komisi,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>