Wacana DPR-RI ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) mafia tambang mendapat tanggapan positif dan dukungan berbagai pihak. <p style="text-align: justify;">"Kami menyambut positif dan mendukung wacana pembentukan Pansus mafia tambang tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Fathurrahman (PPP) dan H Riswandi (PKS), di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Wacana pembentukan Pansus mafia tambang, bukan cuma sekedar wacana, tapi betul-betul terealisasi, lanjut wakil rakyat Kalsel dari PPP dan PKS tersebut.<br /><br />Karena perusahaan pertambangan, seperti di Kalsel masih ramai penambangan batu bara dan terkesan seenaknya menambang, sehingga membuat lingkungan tambah parah.<br /><br />Selain itu, dari sejumlah penambang tersebut diduga ada yang ilegal atau mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak prosedural dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.<br /><br />Oleh sebab itu, dengan keberadaan Pansus mafia tambang nantinya pertambangan di Kalsel bisa tertata ulang dengan baik, tidak lagi terkesan amburadul seperti selama ini, demikian Fathurrahman dan Riswandi.<br /><br />Sebelumnya, H Syaifullah Tamliha, anggota DPR-RI dari PPP menerangkan, lembaga tinggi perwakilan rakyat tersebut akan membentuk Pansus Mafia Tambang.<br /><br />Keberadaan Pansus tersebut, untuk mengungkap kemungkinan terjadi permainan dalam usaha penambangan, yang pada gilirannya dapat menertibkan atau menata ulang perusahaan pertambangan.<br /><br />"Salah satu penekanan investigasi Pansus itu, terkait dengan dugaan permainan pinjam pakai lahan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan," tandas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel tersebut.<br /><br />"Kalau ternyata ada permainan di balik izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hal itu harus dihentikan dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Syaifullah Tamliha. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
